9 Pimpinan MPR RI Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Termuda Ada Putra Menkumham

TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 telah resmi dilantik hari ini, Kamis (3/10/2024), dengan diketuai oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Muzani didampingi dengan delapan Wakil Ketua MPR RI dari PDIP hingga kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna, dengan agenda pelantikan pimpinan MPR RI di Ruang Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/10/2024).

Rapat Paripurna tersebut, dipimpin oleh Ketua MPR RI Sementara, Guntur Sasono, dan Wakil Ketua Sementara, Larasati Moriska.

"Apakah hasil rapat gabungan terkait dengan pimpinan MPR periode 2024-2029 dan keputusan penetapan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR periode 2024-2029 dapat disetujui?" tanya Guntur Sasono kepada hadirin yang hadir, dikutip dari YouTube MPRGOID.

"Setuju," ucap para hadirin.

"Alhamdulillah," timpal Guntur Sasono.

Daftar Lengkap Pimpinan MPR RI 2024 2029

Diketahui, ada sembilan pimpinan MPR RI yang telah ditetapkan.

Dari sembilan pimpinan tersebut, ada putra sulung Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dari unsur DPD.

Berdasarkan dari data DCT DPD Sulawesi Tengah milik KPU RI, Kamis (3/10/2024), Abcandra maju menjadi calon anggota DPD dari Dapil Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor urut 2 saat itu

Dia terpilih sebagai pimpinan MPR RI berdasarkan hasil voting dan memperoleh dukungan terbanyak dalam rapat paripurna DPD RI yang berlangsung sejak Rabu (2/10/2024) malam.

Baca juga: Profil Ahmad Muzani, Politikus Gerindra Resmi Dilantik Jadi Ketua MPR RI Periode 2024-2029

Abcandra menjadi pimpinan MPR termuda saat ini.

Ia lahir pada 1 Oktober 1998, artinya kini Abcandra masih berusia 26 tahun.

Diketahui, Abcandra terpilih menjadi pimpinan di MPR dari unsur DPD dengan memperoleh 93 suara, sedangkan Fadel Muhammad memperoleh suara 50.

Ada satu suara tidak sah. Total ada 143 anggota DPD yang mengikuti voting.