2 Jam Ngobrol Sambil Makan Bareng Jokowi Sebelum Bertemu Megawati, Prabowo Bahas PDIP Masuk Kabinet?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi membeberkan analisanya soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Selasa (8/10/2024) malam.

Menurutnya meskipun pertemuan dilakukan tertutup, tapi foto-foto kebersamaan Jokowi dan Prabowo tersebar hingga diunggah di akun media sosial masing-masing.

"Artinya ada pesan poltik yang dikirimkan dari kedua pihak. Pesan itu ingin menepis kabar hubungan kedua pihak merenggang," ujar Burhanuddin dalam wawancara di KompasTV, Rabu (9/10/2024).

Selain itu dirinya menjelaskan, ada pesan politik lain yang ingin disampaikan lewat foto 'kemesraan' Prabowo dan Jokowi.

"Ini juga menjawab isu spekulasi keberatan Jokowi jika PDIP gabung ke pemerintahan Prabowo," katanya.

Namun demikian Burhanuddin menilai ada hal serius yang dibahas selama pertemuan yang berlangsung dua jam tersebut.

"Artinya bukan semata-mata hanya pesan politik saja yang dikirim ke publik. Tapi ada pembicaraan lain berkaitan agenda transisi antara presiden Jokowi dengan Prabowo," ujarnya.

Meski demikian, ia meyakini pertemuan yang dilakukan selama sekitar dua jam itu bukan sekadar menyampaikan pesan politik.

“Tentu ada hal lain di luar pesan politik tadi, buktinya keduanya bertemu hingga dua jam, artinya bukan semata-mata pesan politik saja yang akan dikirimkan pada publik,” tuturnya.

“Tetapi juga pembicaraan lain berkaitan dengan agenda transisi antara Presiden Jokowi dengan incoming presiden, Prabowo,” tambahnya.

Lebih lanjut Burhanuddin tak memprediksi apakah dalam pertemuan itu juga membahas rencana bergabungnya PDI Perjuangan ke kabinet Prabowo-Gibran.

Menurutnya, antara PDIP dengan Prabowo saling membuka pintu komunikasi yang baik.

"Pertama PDIP dalam rakernas terakhir bulan Mei tidak menyebut secara eksplisit bahwa PDIP akan menjadi oposisi. Artinya PDIP membuka opsi masuk ke pemerintahan Prabowo," katanya.

Sementara sikap Gerindra juga menghormati PDIP dengan memberikan Puan Maharani menjadi Ketua DPR.

"Sesuai UU MD3 lama, tentu buat Prabowo bisa saja mengubah MD3 seperti yang dilakukan Koalisi Merah Putih tahun 2014, akibatnya PDIP ngga dapat jatah Ketua DPR, tapi itu ngga dilakukan Pak Prabowo," katanya.