Bongkar Tabiat Aipda R, Bukti yang Ditunggu Kompolnas atas Kasus Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang

"Tapi memang pokok utamanya harus berangkat dari jejak digital itu kita lagi menunggu itu, apakah itu serempetan atau tidak serempatan, ataukah itu menghindar." 

"Yang pasti empat sepeda motor itu memang keluar marka jalan, harusnya dia sebelah kiri itu agak ke kanan. Apakah terjadi serempetan ataukah tidak, CCTV itu bisa menjelaskan, dan rekam jejak digital yang lain juga menjelaskan konteks peristiwanya."

"Nah kami sedang menunggu hasil Labfor, bagaimana konstruksi satu peristiwa yang berlangsung dengan hasil laboratorium forensik kejelasan dari CCTV tersebut," tuturnya.

Choirul Anam bersama Kompolnas pun tak menampik jika sejak awal menyebut tindakan yang dilakukan Aipda R termasuk tindakan berlebihan.

Dirinya memberi saran, pelaku sebenarnya bisa berhenti kemudian menghubungi tim atau anggota lainnya untuk penanganan lanjut.

"Sehingga tidak langsung mengambil sikap tindakan yang berlebihan (penembakan) seperti itu," tegasnya.

Sarankan Komisi III Evaluasi Polri

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, sarankan Komisi III DPR dalam mengevaluasi Polri pada kasus penembakan siswa hingga tewas oleh polisi di Semarang tidak hanya fokus pada penggunaan senjata api. 

Isnur mengatakan sebaiknya Komisi III mengevaluasi Polri secara sistemik.

Ia mencontohkan misalnya penggunaan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa demonstran.

"DPR harusnya melihat permasalahan kepolisian lebih besar lagi. Jangan sekadar soal senjata api," kata Isnur dihubungi Rabu (4/12/2024). 

Karena faktanya, kata dia arogansi atau kemudian brutalisme kepolisian itu bukan hanya soal senjata api. 

"Tapi juga misalnya soal penggunaan gas air mata dan water cannon saat demonstrasi, kemudian penggunaan brimob saat menangani massa demonstran," jelasnya. 

Atas hal itu, ia menegaskan DPR harusnya lebih besar lagi mengevaluasi Polri secara sistemik. Bukan hanya sebatas senjata api saja. 

"Selain itu perlu juga dievaluasi kapasitas dengan banyaknya struktur di bawah sekarang ditangani oleh hanya satu institusi, tentu ini harus dipikirkan ke depan bagaimana menitipkan atau memecahnya," kata Isnur. 

"Fungsi-fungsi misalnya agar SIM dan STNK itu ditangani oleh Kemenhub misalnya. Jadi harus keluar ide-ide yang out of the box ya, tidak hanya mengurusi hal-hal teknis," tandasnya. 

Baca juga: Pilu, Siswa SMK Korban Penembakan Polisi di Semarang Datang ke Mimpi Sang Ayah Setiap Hari