Didukung Advokasi Terstruktur, BSK Hukum Dorong Kebijakan Berbasis Kepentingan Publik
Program ini dilandasi oleh kajian mendalam, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi aktif dari masyarakat
Penulis:
Choirul Arifin
Editor:
Eko Sutriyanto
BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelengarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.
Pada kegiatan ini juga dihadirkan dua narasumber untuk penguatan analisis kebijakan yaitu bapak Widhi Novianto, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara dan Muhamad Imam Alfie Syarien, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
caption:
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.