Catatan Kritis PKS terhadap Isu Ketenagakerjaan 2024: Implementasi UU Ciptaker & Dampak PHK Massal
PKS menyoroti dampak PHK massal yang terjadi sepanjang tahun 2024 dan juga isu ketenagakerjaan.
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
Google
Ilustrasi PHK - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Budi Setiadi menyampaikan sejumlah catatan kritis PKS terhadap isu ketenagakerjaan pada tahun 2024, terutama terkait implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan dampak PHK massal.
Ketua Umum DPP SPSI LEM KSPSI, Arif Minardi, menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah, buruh, dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan.
"Kolaborasi yang harmonis antara semua pihak sangat diperlukan. Kita tidak bisa hanya mengutamakan kepentingan salah satu pihak tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi yang lain," ujar Arif.
PKS berharap, refleksi akhir tahun ini dapat menjadi pijakan untuk menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik di masa depan, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan pekerja dan buruh sebagai prioritas utama.
Rekomendasi untuk Anda
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.