PKS Soroti Diplomasi Indonesia Hadapi Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz

Ringkasan Berita:

• Ketua MPP PKS Mulyanto mendorong pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi internasional untuk menanggapi ketegangan AS–Iran di Selat Hormuz yang berisiko mengganggu stabilitas energi dan ekonomi global.
• Ia menekankan pentingnya solusi yang adil dan seimbang serta menjaga kebebasan navigasi tanpa blokade atau pungutan sepihak.
• Dia menilai pendekatan yang ditunjukkan oleh AS dan Iran berpotensi memperuncing ketegangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua  Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi internasional dalam menghadapi meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz.

Mulyanto menilai situasi di Selat Hormuz kini telah memasuki fase yang mengkhawatirkan, bukan hanya dari sisi militer tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi global. 

Dia menekankan pentingnya pendekatan yang menghasilkan solusi “win-win solution” yang adil dan seimbang bagi semua pihak.

Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019–2024 ini menilai bahwa pasca buntunya perundingan di Pakistan, konflik yang terjadi telah bergeser dari isu keamanan kawasan menjadi perebutan kontrol atas jalur energi dan perdagangan dunia.

"Dalam situasi ini, dunia menghadapi risiko besar jika pendekatan yang ditempuh justru menghasilkan kondisi “loss-loss” bagi semua pihak," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Mulyanto juga mengingatkan langkah sepihak seperti pembatasan akses atau blokade kapal yang melintas di Selat Hormuz dapat menciptakan ketidakpastian serius bagi jalur pelayaran internasional. 

Dia menilai pendekatan yang ditunjukkan oleh AS dan Iran berpotensi memperuncing ketegangan.

"Jika tidak segera diarahkan ke jalur diplomasi yang konstruktif, situasi ini dapat berdampak luas terhadap stabilitas energi, inflasi global, dan ketahanan ekonomi negara-negara berkembang. Perlu rumusan solusi yang adil dan seimbang," ucapnya.

Dia menegaskan prinsip utama yang harus dijaga adalah keterbukaan Selat Hormuz sebagai jalur internasional tanpa pungutan sepihak maupun tindakan blokade. 

Kebebasan navigasi, lanjutnya, harus tetap menjadi norma utama sesuai hukum internasional.

Kendati demikian, Mulyanto menilai solusi jangka panjang tidak boleh mengabaikan kepentingan negara pesisir, khususnya Iran. 

Dia mengusulkan agar Iran tetap diberikan ruang memperoleh manfaat ekonomi yang sah, melalui mekanisme yang transparan dan diakui secara internasional, bukan melalui disrupsi jalur pelayaran.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pembentukan mekanisme keamanan maritim bersama yang inklusif dan transparan di Selat Hormuz. 

Mekanisme ini diharapkan tidak hanya menjaga keselamatan pelayaran, tetapi juga menjadi sarana komunikasi langsung antar pihak untuk mencegah eskalasi konflik.

Mulyanto juga menekankan pentingnya dukungan komunitas internasional dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.