Harga Bawang Merah Tinggi, Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Pengendalian 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) mengendalikan harga bawang merah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara nasional rata-rata harga bawang merah pada minggu kedua Januari 2025 berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

Selain itu, harga bawang merah hingga minggu kedua Januari 2025 naik sebesar 2,84 persen dibanding Desember 2024.

"Kita harus sudah mulai mewaspadai bahwa bawang merah ini sudah melebihi daripada harga patokan. Jadi, kita sudah bersiap-siap untuk mengantisipasi,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Tomsi menyebutkan, sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang perlu melakukan langkah pengendalian terhadap harga bawang merah. 

Daerah tersebut seperti Kabupaten Nias Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Selain itu, daerah di luar Jawa-Sumatera yakni Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Kabupaten Lanny Jaya kemarin panennya bagus kemudian barusan juga dijelaskan, tapi harganya masih belum turun,” jelasnya.

Baca juga: Harga Cabai Rawit Naik 42 Persen Sejak Desember 2024, di Nduga Papua Dibanderol Rp 180 Ribu

Dirinya berharap, harga bawang merah di Kabupaten Lanny Jaya dapat segera terkendali mengingat hasil panen yang cukup bagus tersebut.

Ia juga mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Papua dapat belajar dari Kabupaten Lanny Jaya dalam memenuhi kebutuhan bawang merah secara mandiri.

“Kami mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa mengantisipasi [harga bawang merah] ini sehingga tidak berkelanjutan harganya naik,” pungkas Tomsi.