Anggaran Kemhan dan TNI Kena Pangkas Rp 26,9 Triliun, DPR Setuju, Bagaimana Reaksi Para Jenderal?

Ia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut mengingat tidak ada pertanyaan yang spesifik ditujukan kepadanya.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan pada TNI AD belanja pegawai mencapai 67 persen dari pagu yang ada meski menurutnya ada penyampaian dari Kemhan bahwa belanja pegawai rata-rata 32,9 persen.

Belanja pegawai TNI AD yang mencapai 67 persen tersebut, kata dia, belum termasuk hal-hal yang bersifat wajib (mandatory) di antaranya listrik, gas, BBM, dan sebagainya yang terbilang besar. 

"Jadi kalau dilihat angka begini ya cuma kegiatan itu saja, gaji dan belanja pegawai. Belum dukungan Babinsa, pendidikan, latihan, belum termasuk. Mungkin juga kami akan laporkan," ungkap Maruli.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa 90 persen biaya perjalanan dinas (BPD) yang dikeluarkan TNI AD adalah untuk perpindahan personel, dan bukan karena kunjungan pejabat atau kegiatan lain. 

Perpindahan personel di TNI AD tersebut, ungkap dia, karena memang prajurit tersebut harus pindah satuan dan harus mendapatkan dukungan anggaran.

Selain itu, ia juga mengungkapkan pandangnnya kriteria kajian dan litbang yang terdampak efisiensi.

Menurut dia, kajian dan litbang di TNI AD merupakan kegiatan tim yang memiliki kegiatan rutin dan anggarannya relatif kecil.

"Jadi ini nanti yang kami mohon bantuannya untuk menjelaskan sehingga masalah-masalah seperti ini perlu dijelaskan bahwa kalau di TNI, BPD itu lebih banyak perpindahan, pendidikan, dan saya kira litbang itu kami lakukan juga saya kira dana yang dikeluarkan untuk litbang di kami itu tidak besar. Mungkin kemarin itu tidak sampai Rp10 miliar kali Pak," ujarnya.

"Namun sangat terasa sekali kalau memang itu dicoret semua. Jadi intinya, kalau kita dikasih Rp51 triliun, Rp38 triliun itu sudah gaji. Mandatory kami sekitar Rp11 (triliun). Untuk listrik saja kita sampai Rp1 triliun untuk bayar listrik," lanjut dia.

KSAL Laksamana Muhammad Ali mengatakan efisiensi anggaran tidak terlalu berpengaruh pada operasional TNI AL.

Menurut dia, efisiensi anggaran itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada pengawasan perairan.

Selain itu, ungkap Ali, dalam melaksanakan patroli keamanan laut TNI AL sudah mulai berkoordinasi dan terintegrasi dengan aparat maritim lainnya misalnya Bakamla, KKP, dan lain-lain.

"Di perairan Natuna pun kita bekerja sama dengan Bakamla dan KKP," ujarnya.

Ali juga mengungkapkan saat ini TNI AL lebih banyak menggunakan sensor-sensor unmanned system sebagai surveilance dalam sistem pertahanan maritim.

Dengan demikian, ungkap Ali, sistem deteksi maupun radar yang digunakan TNI AL saat ini lebih hemat secara operasional.

"Kemudian masalah harwat saat ini kita mengoptimalkan atau mengefktifkan fasharkan-fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan) dengan sistem atau metode swakelola," ujar Ali.

"Dan ini lebih banyak menghemat jika dibandingkan dulu kita masih menggunakan galangan-galangan luar. Saat ini kita dari galangan kita sendiri," ungkapnya.

Wakasau Marsekal Andyawan Martono Putra menjelaskan terdapat beberapa kendala terkait harwat dan pembinaan serta latihan yang terdampak efisiensi tersebut.

Namun demikian, ia menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan kajian terhadap alokasi anggaran yang ditetapkan untuk TNI AU setelah efisiensi tersebut. 

Ia mengungkapkan kendala tersebut nantinya akan disampaikan setelah kajian.

"Sehingga nanti dengan efisiensi ini secara langsung operasional yang ada di TNI AU dan kesiapan pesawat pun tidak akan mengalami gangguan karena sudah terpisah dari apa yang sudah disampaikan dari Kemhan," ungkap Andyawan.