Ombudsman RI: Transformasi Digitalisasi Harus Merata di Daerah Usai Terbitnya Permendagri 7/2024
Digitalisasi pelayanan publik merupakan kebutuhan bagi masyarakat saat ini danmenuntut adanya perubahan dan pergeseran cara hidup sebagai warga negar.
lihat foto
Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Dedy Irsan turut mendukung pemerataan transformasi digital pelayanan publik.
“Siap atau tidak siap, suka tidak suka, kita sudah menerapkan transformasi digital, dimulai ketika pandemi Covid tahun 2020 silam. Penyesuaian bekerja dengan berbagai cara khususnya daring.” Ujarnya.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memaparkan ketentuan-ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah setelah berlakunya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Besaran sewa, jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah, penghitungan Barang Milik Daerah, indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah, dan pasal-pasal lainnya yang mengatur ketentuan Barang Milik Daerah.
Dalam diskusi ini juga hadir dari pihak Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL).
General Deputy Chairman APJATEL Ariz Azhar Harahap memberikan pemaparan peran infrastruktur fiber optic dalam mendukung transformasi digital.
Menurutnya, untuk mempercepat tranformasi digital dibutuhkan ketahanan infrastruktur jaringan telekomunikasi.
Untuk itu diperlukannya dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat saling berkolaborasi aktif dalam mendukung infrastruktur jaringan telekomunikasi, mulai dari pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, asosiasi, masyarakat dan pelaku industri untuk dapat saling bersinkron satu visi dalam memajukan transformasi digital Indonesia.
Baca juga: Cek Kelancaran Jaringan Telekomunikasi di Pantura, Wamen Komdigi Naik Kereta Api ke Karawang
Turut hadir dalam diskusi ini, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Bambang Pratama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Saiful Roswandi, Asisten Ombudsman RI Rahmah Wijayanti, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI Syamsul Qomar, General Deputy Chairman APJATEL Ariz Azhar Harahap, Kabid. PSUK Bina Marga DKJ Syamsul Bakhri, serta diikuti oleh 5 dinas terkait se-Jabodetabek, yaitu Dinas Kominfo, Bina Marga, Pekerjaan Umum, Dispenda, dan PTSP.
| Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis Jadi Prioritas di Timor Tengah Utara NTT |
|
|---|
| Kunci Jawaban Modul 2.6 Indeks Kepuasan Masyarakat, PINTAR Kemenag |
|
|---|
| Anggota Komisi VI DPR Minta Pertamina Memperkuat Roadmap, dari Biosolar hingga Digitalisasi Layanan |
|
|---|
| Kunci Jawaban Modul 2.2 Desain Pelayanan Publik, Pelatihan PINTAR Kemenag |
|
|---|
| Kunci Jawaban Modul 2.1 Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik, Pelatihan PINTAR Kemenag |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.