'Derita' PNS Kementerian Buntut Efisiensi Anggaran: Beli Galon Patungan hingga Lampu WC Redup

Efisiensi anggaran negara yang diperintahkan Presiden Prabowo berdampak kepada fasilitas dasar penunjang pekerjaan PNS seperti air minum, tisu toilet, lampu hingga penggunaan printer turut dibatasi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Abigail (bukan nama sebenarnya) adalah seorang PNS di  salah satu kementerian di Jakarta.

Sudah beberapa hari ini, dia dan  rekan-rekan sekantornya mengumpulkan iuran untuk membeli galon air mineral.

Pasalnya, saat ini instansi tempatnya bekerja tak lagi menyediakan fasilitas galon untuk air minum.

"Karena fasilitas air galon udah enggak ada, jadi kami pada patungan untuk beli galon. Satu orang Rp 20.000, Rp 10.000 untuk beli beberapa galon sekaligus supaya tidak bolak balik membeli," kata Abigail dikutip dari Kompas.com, Senin (17/2/2025).

Kurangi pemakaian listrik

Selain efisiensi air minum, Abigail juga menyebut kantornya juga mengurangi pemakaian listrik dan lift.

Namun, untuk pengurangan dua fasilitas tersebut menurutnya tidak menjadi terlalu memberatkan.

PNS yang berkantor di instansi pusat yang berada di Jakarta Selatan itu menilai jika pemakaian listrik dan lift lebih dihemat justru baik.

Tetapi, untuk persediaan air minum, menurut Abigail sangat penting untuk menjaga kesehatan selama bekerja.

"Untuk air galon, itu kan butuh banget ya, apalagi kita kerja di ruangan, yang kebanyakan duduk," tuturnya.

Tak ada lagi makan siang

Senada, seorang ASN yang berkantor di Jakarta Timur bernama Ratna (bukan nama sebenarnya) juga merasakan efisiensi air minum di instansi tempatnya bekerja. 

Selain air minum yang ditiadakan, menurut Ratna fasilitas makan siang dan snack box rapat internal juga dihapus.

"Tidak ada lagi makan dan snack box rapat internal, semua membawa makanan dan minuman masing-masing," tuturnya.

"Juga tidak disediakan galon air mineral lagi, semua membawa minuman sendiri masing-masing dari rumah," jelas Ratna pada Jumat.

Efisiensi perjalanan dinas 

Untuk perjalanan dinas, kantor tempat Ratna bekerja pun menerapkan efisiensi perjalanan dinas luar kota.  

Sementara itu untuk dinas dalam kota harus menggunakan kendaraan operasional kantor saja.

Ratna mengungkapkan, perjalanan dinas luar kota mayoritas akan diganti dengan Zoom meeting.

"Kecuali urgent dan mengharuskan hadir secara langsung di luar kota. Itu pun dilakukan dengan selektif," tegasnya.

"Kami juga diminta untuk mengefektifkan papperless, dan online (elektronik), meminimalisir penggunaan kertas untuk surat dinas dan lain-lain, karena ditiadakan anggaran untuk ATK," tambah Ratna.

Listrik dipadamkan

Sementara itu, ASN yang berkantor di Jakarta Pusat, Nadya (bukan nama sebenarnya), mengatakan instansinya menerapkan penghematan untuk air minum dan tisu toilet.

 Selain itu, jam kerja menjadi lebih ketat, yakni pukul 07.30 WIB sampai 16.00 WIB.

"Efisiensi yang terasa untuk penghematan air minum, pemakaian tisu toilet," ungkap Nadya pada Jumat.

"Jam kerja pada 07.30-16.00, di luar jam tersebut, listrik dipadamkan tapi dengan diberitahu dulu ke pegawai," katanya.

Meski terpaksa cepat beradaptasi dengan kebijakan efisiensi, para ASN masih menyimpan harapan agar anggaran yang dipotong bisa digunakan secara maksimal.

Menurut Ratna, ia ingin agar anggaran yang disebut akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bisa lebih tepat sasaran.

"Harapannya efisiensinya ini bisa maksimal, tepat sasaran untuk pemenuhan makan bergizi buat anak dan ibu hamil. Karena saya juga punya anak yang menikmati makan bergizi di sekolahnya," ungkap Ratna.

Selain itu, Ratna juga berharap agar efisiensi tidak sampai merambah atau mengurangi gaji ke-13 dan THR (gaji ke-14).

Sebab menurutnya THR dan gaji ke-13 itu salah satu sumber penghasilan untuk  kebutuhan keluarga.

"Terutama anak-anak saat mulai masuk sekolah dan perayaan hari raya yang memang dibutuhkan pembiayaan yang lebih di banding hari-hari biasa," tambahnya.

Buntut kebijakan efisiensi anggaran

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2025.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Total pemangkasan anggaran belanja K/L pada 2025 mencapai Rp 256,1 triliun.

Pemangkasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun.

Adapun efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh K/L.

Prabowo Akui untuk Program Makan Siang Gratis

Presiden Prabowo Subianto mengakui pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan hal itu dalam pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

“Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo.

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap.

Tahap pertama, diproyeksikan total pengumpulan dana yang dihasilkan dari penghematan anggaran mencapai Rp 608 triliun.

Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun.

Namun, Prabowo mengungkapkan, dari penghematan tersebut akan dikembalikan ke kementerian/lembaga sebesar Rp 58 triliun sehingga total penghematan menjadi Rp 250 triliun.

Selain itu, Kepala Negara mengatakan, dividen dari BUMN juga mencapai Rp 300 triliun, di mana Rp 100 triliun di antaranya dikembalikan untuk modal kerja, sehingga dana yang tersedia diperkirakan mencapai Rp 750 triliun.

"Yang lagi ramai penghematan. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 Triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun, deviden BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan, jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo.

Dari situlah, Prabowo menyebut bahwa Rp 24 triliun digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

“Rp 24 triliun terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan," ujar Prabowo.

Kemudian, dana hasil efisiensi yang tersisa akan dialokasikan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.

Nantinya, dana tersebut akan dijadikan sebagai dana investasi untuk Danantara.