Aksi Indonesia Gelap
5 Fakta Demo Mahasiswa 'Indonesia Gelap': 13 Tuntutan hingga Ungkit Deddy Corbuzier
Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) kemarin.
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Menurutnya, pengertian efisiensi tidak sejalan dengan realitas yang diterapkan pemerintah, serta mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Efisiensi-efisiensi, pendidikan dipotong, tapi melantik staf khusus dari influencer,” ujar Satria dalam orasinya merujuk pada pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.
3. Makan bergizi gratis diungkit
Ketua BEM UI Iqbal Cheisa Wiguna, mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang dicetuskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Iqbal mengkritik program MBG yang hanya menyasar tatanan ekonomi rendah saja.
Iqbal merasa justru merasa resah ketika banyak anak sekolah bisa makan siang gratis, tapi malamnya keluarga mereka harus kelaparan.
Sebab, menurutnya, efisiensi anggaran untuk mewujudkan program MBG ini juga berdampak pada banyak karyawan harus di-PHK atau dirumahkan.
4. Respons Istana soal Demo Mahasiswa
Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan tidak ada pengurangan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.
Hal itu disampaikan Hasan merespons aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di Jakarta, Senin (17/2/2025).
"Presiden tegaskan biaya operasional perguruan tinggi negeri KIP kuliah, dan segala macam sama sekali tidak boleh dikurangi," kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
5. Tigabelas tuntutan mahasiswa
Para demonstran menyampaikan 13 poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagai berikut:
1. Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati.
3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik.
4. Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.
5. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.