BKSAP DPR dan Parlemen Uni Eropa Bahas Aksesi Indonesia ke OECD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan lawatan ke Eropa bertemu Parlemen Uni Eropa membahas sejumlah isu penting.

Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga menuturkan perwakilan DPR dan Komite Perdagangan International Uni Eropa menyepakati untuk mendorong percepatan perjanjian Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Ravindra mengatakan BKSAP diwakili dirinya, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Bramantyo Suwondo, dan Jazuli Juwaini telah bertemu dengan Wakil Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa Luliu Winkler.

Menurut Ravindra, IEU-CEPA saat ini telah mencapai progres 80 persen kesepakatan teks perjanjian.

"Jika perjanjian ini terselesaikan, potensi peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS," kata Ravindra kepada media, Selasa (18/2/2025).

Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR ini menambahkan, selain pembahasan soal percepatan perjanjian IEU-CEPA, delegasi BKSAP juga membahas kebijakan ReFuel Eviation Uni Eropa bersama perwakilan parlemen Uni Eropa.

Ravindra menegaskan pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa penting untuk meningkatkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di sektor transportasi udara.

"Kami meminta agar biofuel yang berasal dari palm fatty acid distillate (PFAD) Indonesia dapat diterima sebagai bahan baku berkelanjutan dalam pasar aviasi Uni Eropa," ujarnya.

Ravindra menuturkan, PFAD Indonesia penting diterima Eropa karena ICAO telah mengakui bahan baku ini memenuhi standar SAF.

Selain soal IEU-CEPA dan PFAD, pertemuan BKSAP dengan parlemen Uni Eropa juga membahas pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Hal itu dibahas saat delegasi BKSAP bertemu dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa, David McAllister dan Ketua Relasi ASEAN, Wouter Beke.

"Mereka juga menegaskan komitmen terhadap 'rules-based order' dalam hubungan antarnegara, termasuk dalam penyelesaian sengketa maritim terkait dengan 'nine-dash line' yang harus diselesaikan melalui mekanisme United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” ujarnya.

Selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas implementasi lima poin konsensus (Five-Point Consensus) dalam penyelesaian krisis Myanmar.

"Delegasi Indonesia dan Uni Eropa menyatakan keyakinan bahwa proses ini dapat berjalan lancar," kata Ravindra.

Aksesi Indonesia