Hasto Kristiyanto dan Kasusnya
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) simak profilnya
Penulis:
Galuh Widya Wardani
Editor:
Nuryanti
Kariernya di politik dimulai berkembang ketika menjadi anggota PDIP.
Pada 2002, Hasto Kristiyanto menjabat sebagai wakil sekretaris Bidang II Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Selanjutnya, ia menjadi anggota DPR RI Fraksi PDIP.
Pada Pemilu 2004, Hasto Kristiyanto terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek, Jawa Timur.
Hasto Kristiyanto pun menjabat di Komisi VI yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi dan koperasi untuk masa jabatan 2004-2009.
Hasto Kristiyanto juga dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris PDIP.
Tidak berselang lama, Hasto Kristiyanto lalu diamanahi menjadi Sekjen PDIP, menggantikan Tjahjo Kumolo.
Terseret Kasus Harun Masiku
Belakangan, Hasto Kristiyanto tersandung masalah.
Ia terseret dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan eks kader PDI-P Harun Masiku (yang kini masih buron).
Sebelum akhirnya ditetapkan tersangka, Hasto Kristiyanto pernah dipanggil KPK sebagai saksi dugaan suap Harun Masiku ke anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada 10 Juni lalu.
Setelah KPK melakukan pendalaman, Hasto Kristiyanto diduga ikut terlibat merintangi penyidikan soal kasus Harun Masiku.
Tidak lama setelah itu, Hasto Kristiyanto dipanggil KPK kembali bersama stafnya.
Pada waktu itu, tiga buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan pun disita penyidik.
“(Staf Hasto bernama Kusnadi dipanggil) katanya untuk bertemu dengan saya, tapi kemudian tasnya dan handphone-nya atas nama saya, itu disita,” kata Hasto Kristiyanto seusai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Melansir Kompas.com, kubu Hasto melakukan perlawanan dengan melaporkan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan KPK yang menangani Harun Masiku, AKBP Rossa Purbo Bekti.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.