Mendagri soal Kepala Daerah Tak Ikut Retret: Rugi Sendiri, Kehilangan Momentum

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menganggap kepala daerah yang memilih tak mengikuti kegiatan orientasi atau retreat akan rugi. 

Diketahui, retret digelar di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan mulai, Jumat (21/2/2025) kemarin. 

"Kepentingan daerah lebih penting dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing." 

"Jadi yang nggak mengambil bagian, ya rugi sendiri nanti," kata Tito saat konferensi pers di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). 

Tito mengatakan, dalam retret kali ini para kepala daerah memiliki kesempatan untuk saling mendapatkan relasi. 

Selain itu, mereka berkesempatan untuk mengenal menteri yang memberikan materi selama acara berlangsung.

Mereka, kata Tito, bisa secara langsung menanyakan kendala atau kesulitan mereka di daerahnya.

Keuntungan-keuntungan itu, menurut Tito, bisa menjadi bekal mereka selama menjabat lima tahun ke depan. 

"Orientasi kepala daerah sangat-sangat penting, bukan kepentingan pusat tetapi daerah itu sendiri, supaya kepala-kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum lima tahun melangkah."

"Mereka (yang tidak ikut retret) kehilangan momentum untuk mendapatkan teman baru, mengenal para menteri dan juga kenal dengan gubernur. Mereka harus cari jalur sendiri untuk kenal," kata Tito.

Diketahui, sebanyak 53 kepala daerah tidak hadir pada retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Baca juga: Pramono Tiba di Jogja di Tengah Instruksi Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tunda Retret

Enam kepala daerah absen karena alasan kesehatan dan keperluan keluarga.

Sementara kepala daerah yang hadir ada 448 orang.

Enam kepala daerah yang tidak hadir sudah mengajukan izin resmi, sementara 47 orang lainnya belum memberikan konfirmasi kehadiran. 

Ketidakhadiran sejumlah kepala daerah ini diduga terkait instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta para kadernya yang menjadi kepala daerah menunda kehadiran di retret.

Diduga instruksi tersebut terkait penahanan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Instruksi itu disampaikan Megawati dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken per 20 Februari 2025.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah merupakan amanat undang-undang.

“Jadi, yang pertama, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah,” ucapnya di Media Center Magelang, Jumat(21/2/2025).

Baca juga: Instruksi Megawati Hanya Minta Tunda Hadir Retret, Doel Sebut Pramono Bisa Saja Ikut Gelombang Kedua

Menjawab pertanyaan mengenai apakah ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak hadir dalam retret, ia mengatakan sanksinya lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini.

“Jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya."

"Tapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ujarnya.

(Tribunnews.com/Milani/Erik S)