Masyarakat Adat Melayu Rapat dengan Komisi III DPR Bahas Persoalan Lahan di Batam
Perwakilan masyarakat adat Melayu menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi III DPR RI, Rabu (26/2/2025).
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Wahyu Aji
Dikutip dari Kompas.com, BP Batam sempat dua kali mengeluarkan rilis terkait kisruh perobohan hotel Pura Jaya.
Rilis dikeluarkan pada 2023 dan 2024.
Dari website resmi BP Batam, BP Batam beralasan untuk mendorong agar realisasi investasi terus meningkat dan bermuara kepada pemerataan ekonomi masyarakat daerah.
Sejalan dengan hal itu, pihaknya pun menyayangkan pihak-pihak yang menyebut BP Batam melakukan perbuatan sewenang-wenangnya terhadap perobohan Hotel Pura Jaya di Nongsa.
Baca juga: DPR Bentuk Panitia Kerja Pengelolaan Lahan, Ini Harapan Masyarakat Melayu di Batam
Terhadap lahan tersebut, BP Batam telah melakukan sejumlah langkah persuasif dengan memberikan kesempatan kepada pengelola Hotel Purajaya untuk mengajukan permohonan perpanjangan alokasi lahan dengan melampirkan rencana bisnis dan pernyataan kesanggupan membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) sesuai dengan ketentuan.
Sambut Keluhan Masyarakat Teluk Bayur, Advokat Rakyat Ajukan RDP ke Komisi III DPR |
![]() |
---|
Pemerintah Targetkan Pengobatan 2.000 Warga Gaza di Pulau Galang, Sistem Disiapkan Menhan dan Kemlu |
![]() |
---|
Hilirisasi Jadi Kunci Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Level 8 Persen |
![]() |
---|
Habib Aboe: Rekening Dormant Rawan Disalahgunakan, Langkah PPATK Demi Lindungi Masyarakat |
![]() |
---|
Usai di Tuban, Giliran Warga Batam Didatangi Aparat saat Kibarkan Bendera One Piece |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.