5 Populer Nasional: Warga Kecewa Beralih SPBU Pesaing Pertamina, Viral Guru Joget Tanpa Busana

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah kabar populer nasional Tribunnews yang dirangkum dalam sehari terakhir.

Mulai dari awal mula kasus dugaan korupsi minyak mentah oleh petinggi Pertamina Prata Niaga dibeberkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kaspuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengungkap keluhan masyarakat dari beberapa peristiwa di Papua dan Palembang.

Keluhan perihal klaim warga yang menyayangkan kurangnya kualitas kandungan Pertamax.

Kemudian populer kedua adalah desakan dari anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin agar semua prajurit TNI pelaku pengeroyokan dan perusakan Mapolres Tarakan dihukum berat.

Ada juga berita warga berbondong-bondong mendatangi SPBU Shell karena kecewa kasus korupsi di Pertamina.

Hingga berita viral guru joget tanpa busana diduga ditipu oleh pacar online.

Berikut rangkuman berita populer nasional dalam 24 jam terakhir:

1. Awal Mula Kasus Pertamax Oplos

Pengungkapan kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di sejumlah anak usaha PT Pertamina berawal dari keluhan masyarakat di beberapa daerah yang mengeluhkan buruknya kualitas BBM Pertamina yang mereka beli di SPBU.

Konsumen mengeluhkan buruknya kualitas BBM Pertamax yang mereka beli dan menyebabkan kendaraan rusak.

Baca juga: Saling Bantah, Pertamina Tepis Isu Pertamax Oplosan, Kejagung Punya Bukti Pertamax Dioplos Pertalite

Setelah mendapati banyak temuan tersebut di masyarakat, Kejaksaan Agung kemudian melakukan kajian mendalam.

"Kalau ingat beberapa peristiwa di Papua dan Palembang terkait dugaan kandungan minyak yang jelek. Ini kan pernah mendapatkan respons luas dari masyarakat kenapa kandungan Pertamax yang begitu jelek,"  kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kaspuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar.

Kejaksaan Agung juga mendapati temuan lain bahwa pemerintah menganggarkan subsidi terkait BBM yang dirasa janggal yang ternyata akibat kelakuan para tersangka.

"Sampai pada akhirnya, ada liniernya atau keterkaitan antara hasil-hasil yang ditemukan di lapangan dengan kajian-kajian yang tadi terkait, misalnya mengapa harga BBM harus naik dan ternyata ada beban negara yang seharusnya tidak perlu," ucapnya.

"Tapi, karena ada sindikasi oleh para tersangka ini, jadi negara harus mengemban beban kompensasi yang begitu besar," lanjut Harli.