5 Populer Nasional: Warga Kecewa Beralih SPBU Pesaing Pertamina, Viral Guru Joget Tanpa Busana

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah kabar populer nasional Tribunnews yang dirangkum dalam sehari terakhir.

Mulai dari awal mula kasus dugaan korupsi minyak mentah oleh petinggi Pertamina Prata Niaga dibeberkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kaspuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengungkap keluhan masyarakat dari beberapa peristiwa di Papua dan Palembang.

Keluhan perihal klaim warga yang menyayangkan kurangnya kualitas kandungan Pertamax.

Kemudian populer kedua adalah desakan dari anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin agar semua prajurit TNI pelaku pengeroyokan dan perusakan Mapolres Tarakan dihukum berat.

Ada juga berita warga berbondong-bondong mendatangi SPBU Shell karena kecewa kasus korupsi di Pertamina.

Hingga berita viral guru joget tanpa busana diduga ditipu oleh pacar online.

Berikut rangkuman berita populer nasional dalam 24 jam terakhir:

1. Awal Mula Kasus Pertamax Oplos

Pengungkapan kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di sejumlah anak usaha PT Pertamina berawal dari keluhan masyarakat di beberapa daerah yang mengeluhkan buruknya kualitas BBM Pertamina yang mereka beli di SPBU.

Konsumen mengeluhkan buruknya kualitas BBM Pertamax yang mereka beli dan menyebabkan kendaraan rusak.

Baca juga: Saling Bantah, Pertamina Tepis Isu Pertamax Oplosan, Kejagung Punya Bukti Pertamax Dioplos Pertalite

Setelah mendapati banyak temuan tersebut di masyarakat, Kejaksaan Agung kemudian melakukan kajian mendalam.

"Kalau ingat beberapa peristiwa di Papua dan Palembang terkait dugaan kandungan minyak yang jelek. Ini kan pernah mendapatkan respons luas dari masyarakat kenapa kandungan Pertamax yang begitu jelek,"  kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kaspuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar.

Kejaksaan Agung juga mendapati temuan lain bahwa pemerintah menganggarkan subsidi terkait BBM yang dirasa janggal yang ternyata akibat kelakuan para tersangka.

"Sampai pada akhirnya, ada liniernya atau keterkaitan antara hasil-hasil yang ditemukan di lapangan dengan kajian-kajian yang tadi terkait, misalnya mengapa harga BBM harus naik dan ternyata ada beban negara yang seharusnya tidak perlu," ucapnya.

"Tapi, karena ada sindikasi oleh para tersangka ini, jadi negara harus mengemban beban kompensasi yang begitu besar," lanjut Harli.

Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dari kasus mega korupsi tersebut.

SELANJUTNYA>>>

2. Desakan Hukum Berat Semua Prajurit TNI Keroyok Mapolres Tarakan

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengecam aksi penyerangan ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Tarakan oleh sekelompok diduga anggota TNI terjadi pada Senin (24/2/2025) malam. 

Hasanuddin pun meminta untuk menindak tegas dan menghukum berat semua prajurit yang terlibat penyerangan tersebut.

"Kami mengecam penyerangan yang dilakukan puluhan oknum prajurit TNI tersebut," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

 Dia juga meminta Panglima Kodam setempat untuk mengambil tindakan keras kepada prajurit yang terlibat dalam serangan tersebut.

"Kalau perlu beri hukuman keras dua tingkat keatas, beri tindakan kepada para Komandan Peleton, dan Komandan Kompi nya," ujar Hasanuddin.

 Hasanuddin mengusulkan para komandan di tingkat bawah, seperti Komandan Peleton (Dan Ton) dan Komandan Kompi (Dan Kie), tinggal bersama prajurit di barak agar pengawasan terhadap prajurit dapat lebih optimal.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama yang baik antara prajurit TNI dengan aparat keamanan setempat.

SELANJUTNYA>>>

3. Klarifikasi Pertamina

Vice President Corcomm Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menanggapi soal isu praktik oplos pertalite menjadi pertamax dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.

Menurut Fadjar, produk Pertamina yang dijual ke masyarakat sudah sesuai dengan speknya masing-masing.

Fadjar pun membantah adanya praktik oplos pertalite menjadi pertamax yang dilakukan Pertamina.

"Bahwa yang dijual di masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya RON 92, Pertamax. RON 90 itu artinya pertalite," kata Fadjar dilansir Kompas TV, Rabu (26/2/2025).

Lebih lanjut Fadjar menilai adanya miss komunikasi dari pernyataan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

Menurut Fadjar, Kejagung lebih mempermasalahkan soal adanya pembelian RON 90 dan RON 92, bukan soal oplosan.

"Kan munculnya narasi oplosan juga enggak sesuai dengan yang disampaikan oleh Kejaksaan kan sebetulnya."

"Jadi kalau di Kejaksaan kan kalau boleh saya ulang lebih mempermasalahkan pembelian 90 92, bukan adanya oplosan."

SELANJUTNYA>>>

4. Warga Berbondong-bondong ke SPBU Saingan Pertamina

Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023 yang diungkap Kejaksaan Agung (Kejagung) bikin heboh. Sebab, ada praktik culas bos Pertamina Patra Niaga mengoplos Pertalite menjadi Pertamax.

Imbas hal tersebut, warga merasa kecewa dan kini mulai beralih mengisi bahan bakar minyak(BBM) dari Pertamina ke Shell.

Pantauan Tribun di SPBU Shell Jalan S Parman, Slipi, Jakarta Barat banyak pengendara sepeda motor berbondong-bondong ke SPBU Shell.

"Saya awalnya isi Pertamax, tapi sejak harganya naik, terus sudah ada feeling juga sih, kayak nggak yakin gitu. Terus juga banyak yang kendala karena isi Pertamax itu motor jadi sering trouble atau tangki jadi kotor. Makannya saya beralih ke Shell," kata salah satu pengendara sepeda motor Julian (31) saat ditemui Tribun, Rabu(26/2/2025).

Julian mengaku tidak mempersoalkan harga BBM Shell yang lebih mahal dari Pertamina. Terpenting kata dia kualitasnya lebih baik.

SELANJUTNYA>>>

5. Viral Guru Joget Tanpa Busana

Aksi guru yang joget-joget tanpa busana di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur, viral di media sosial.

Pelaku yakni SA, Bu Guru Salsa, sedang diperbantukan untuk mengajar matematika siswa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Ambulu. 

Video tersebut, tersebar di beberapa media sosial, mulai Tiktok, X bahkan grup whatsApp warga Kabupaten Jember.

Dalam video yang berdurasi lima menit itu, terlihat Bu Guru Salsa memamerkan lekuk tubuhnya dengan memakai hijab dan berkacamata sambil berjoget-joget.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Indi Naida, merasa kecewa dengan tingkah laku guru itu.

Menurutnya, hal itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik. 

"Walaupun (pelaku) adalah guru magang, tetapi anda seorang guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk anak didik," kata Indi di Jawa Timur, Rabu (19/2/2025). 

Indi menilai, sekolah harus lebih selektif lagi ketika menerima lamaran guru baru.

SELANJUTNYA>>>

(Tribunnews.com)