Ahmad Sahroni: Kolaborasi Pengawasan Harus Ditingkatkan untuk Menanggulangi Peredaran Narkoba
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga dalam memberantas peredaran narkoba.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga dalam memberantas peredaran narkoba.
Bendahara Umum Partai NasDem ini menyebutkan bahwa mengingat luasnya wilayah Indonesia, pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan oleh BNN saja, melainkan harus melibatkan semua pihak terkait.
“Kita tahu wilayah negara kita sangat luas, baik perbatasan udara maupun lautnya. Potensi penyelundupan narkoba dari luar sangat besar. Oleh karena itu, Komisi III mendukung agar pemberantasan narkoba menjadi agenda kolaborasi bersama seluruh mitra lintas komisi, seperti BNN, TNI-Polri, Imigrasi, Bea Cukai, PPATK, BIN, dan lainnya. Semuanya harus saling berkoordinasi untuk mengamankan wilayah dari peredaran narkoba,” kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).
Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Mathinus Hukom, yang mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki banyak jalur masuk narkoba dari jaringan internasional.
Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 108.000 kilometer dan 17.504 pulau, Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap penyelundupan narkoba.
Khususnya di Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki 570 pulau kecil, daerah tersebut sangat terbuka bagi masuknya narkoba dari luar negeri.
Kartel narkoba pun memanfaatkan pintu-pintu masuk di wilayah perbatasan dan kapal nelayan besar untuk mengedarkan barang haram tersebut.
Sahroni menekankan perlunya pemantauan lebih ketat terhadap setiap institusi yang terlibat dalam pengawasan dan penanganan narkoba.
Dia menduga, salah satu penyebab lolosnya narkoba adalah adanya oknum-oknum yang membackup peredaran tersebut.
"Setiap institusi harus tegas dalam memantau dan memastikan jajarannya tidak terlibat dalam peredaran narkoba. Kita harus berani memeriksa apakah ada oknum di dalam institusi yang justru membantu bandar narkoba," ujarnya.
"Hal ini sudah sering terjadi dan harus diberantas. Oknum-oknum yang menjadi benalu di dalam lembaga harus segera disikat habis," imbuhnya.
Sahroni mengingatkan bahwa meskipun pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan sepenuhnya, kolaborasi yang solid antar lembaga dapat mengurangi peredaran narkoba secara signifikan.
Baca juga: Kesulitan Tangkap Bandar Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim Polri: Mertuanya Bos Kartel di Thailand
“Peredaran narkoba memang sangat sulit untuk diberantas 100 persen. Namun, dengan kolaborasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, kita bisa menekan peredarannya seefektif mungkin,” pungkasnya.
| Trump Kepung Venezuela, Kirim Pesawat Pengebom AS untuk Hantui Langit Caracas |
|
|---|
| Komisi III DPR: Kenaikan Gaji Hakim 280 Persen Harus Diikuti Sistem Pengawasan yang Kuat |
|
|---|
| Kapolri Diminta Awasi Anggota Jangan Bekingi Peredaran Narkoba Meski Telah Ungkap 38 Ribu Kasus |
|
|---|
| Yusril: Ribuan Petugas Lapas Dibawa ke Nusakambangan, Ada yang Dipecat dan Turun Pangkat |
|
|---|
| GPA Dukung Langkah DPR Bentuk Panitia Kerja Pengawasan Narkotika di Lapas |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.