Dilaporkan ke KPK Imbas Retret Kepala Daerah, Mendagri Berterima Kasih: Bentuk Pengawasan Publik

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan tanggapannya soal dirinya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan APBN untuk pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Atas laporan tersebut, Mendagri Tito justru mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak yang melaporkannya ke KPK.

Karena menurut Tito, laporan masyarakat ke KPK ini adalah bentuk pengawasan publik.

"Saya berterima kasih. Yang melaporkan KPK, sebagai bentuk pengawasan publik," kata Tito dilansir Wartakotalive.com, Jumat (7/3/2025).

Lebih lanjut Tito pun memberikan penjelasannya soal penunjukan Lembah Tidar sebagai lokasi penyelenggaraan retret kepala daerah.

Tito mengungkap, penunjukkan Lembah Tidar ini turut memperhitungkan kemampuan penyedia.

"Bahwa penunjukan langsung bisa kita lakukan. Kalau kita baca di Pasal 83 Perpres 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung, dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu."

"Tempatnya kan jelas, karena dekat Akmil dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung," terang Tito.

Tito juga menegaskan bahwa penunjukkan Lembah Tidar sebagai lokasi retret kepala daerah ini tak berkaitan dengan pemiliknya.

Karena pemilihan Lembah Tidar ini juga sudah melewati berbagai pertimbangan.

Termasuk soal pertimbangan mobilisasi, hingga daya tampung tempat.

Baca juga: Feri Amsari Sorot Perusahaan yang Ditunjuk Jadi Penyelenggara Retret Kepala Daerah di Magelang

Menurut Tito, penunjukkan Lembah Tidar ini juga telah dikoordinasikan dengan LKPP.

"Bukan siapa pemiliknya. Kita tidak peduli. Yang penting tempatnya itu. Kan ada acara parade senja, ada makan malam bersama presiden. Itu akan lebih mudah mobilisasinya dan itu bisa menampung 400.000-500.000 orang. Jarang, tempat seperti itu."

"Kedua dalam pasal itu dijelaskan memilih tempat itu, karena untuk menjamin keamanan Presiden dan Wapres itu boleh penunjukan langsung. Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP," ," ungkap Tito.

Istana Yakin Pelaksanaan Retret Kepala Daerah Telah Sesuai Mekanisme

Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon soal pelaksanaan retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang, yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasan Nasbi mengatakan Kemendagri sebagai penyelenggara retret memiliki mekanisme dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

"Kementerian Dalam Negeri pasti punya mekanisme sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Hasan Nasbi di Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025).

Hasan meyakini bahwa Kemendagri menyelenggarakan kegiatan retret tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Kemendagri juga transparan dalam menjalankan kegiatan yang digelar sejak 21-28 Februari tersebut.

"Kami yakin proses yang dijalani oleh Kementerian Dalam Negeri itu sudah sesuai dengan aturan, sudah transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang Dilaporkan ke KPK, Begini Tanggapan Mendagri Tito Karnavian.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Theresia Felisiani)(Wartakotalive.com/Alfian Firmansyah)

Baca berita lainnya terkait Retret Kepala Daerah.