VIDEO Pemerintah Luncurkan Desk Karhutla dan Perlindungan PMI, Ini Targetnya

Dengan dukungan penuh dari berbagai lembaga/kementerian dan gubernur itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menanggulangi karhutla, terutama dengan prediksi musim kemarau yang akan datang mulai April hingga puncaknya di Agustus.

Peluncuran desk ini juga menandakan komitmen pemerintah untuk mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat, mulai dari Kementerian Luar Negeri hingga Kejaksaan Agung. Bahkan, sejumlah gubernur di wilayah rawan kebakaran seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Papua juga dilibatkan dalam upaya pencegahan karhutla yang lebih terintegrasi.

Desk Perlindungan PMI: Jaminan Keamanan Pahlawan Devisa

Selain isu Karhutla, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pekerja migran Indonesia yang selama ini menjadi pahlawan devisa negara.

Budi Gunawan menyebut pada 2024, mereka berhasil menyumbang remitansi sebesar Rp252 triliun, namun di balik itu terdapat lebih dari 40 ribu kasus kekerasan, eksploitasi, dan penyelundupan yang menimpa pekerja migran.

Presiden Prabowo menegaskan perlindungan terhadap PMI harus semakin diperkuat.

Desk ini diharapkan dapat memperkuat penanganan kasus-kasus PMI, dari eksploitasi hingga TPPO, dengan lebih efektif, baik di dalam maupun luar negeri.

"Oleh karenanya, pemerintah menargetkan semua kasus terkait pekerja migran kita dapat tertangani dengan semakin baik dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan semakin efektifnya penanganan terhadap kasus-kasus pekerja migran kita dari hulu maupun hilir," tegas Budi Gunawan.

"Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," ujarnya.

Dengan peluncuran dua desk strategis ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menangani dua tantangan besar: mengakhiri kebakaran hutan yang merugikan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migran Indonesia.(*)