VIDEO Pemerintah Luncurkan Desk Karhutla dan Perlindungan PMI, Ini Targetnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meluncurkan dua desk baru yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Dua desk tersebut adalah Desk Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan PMI dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Peluncuran ini berlangsung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025), setelah rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang juga dihadiri sejumlah Gubernur.

Target Desk Karhutla: Indonesia Bebas Asap 2025

Budi Gunawan menegaskan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan yang terus menghantui Indonesia.

Menko Polkam menegaskan Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan yang terus menghantui Indonesia. Karhutla tidak hanya menyebabkan kerugian lingkungan, tetapi juga berdampak geopolitik yang meluas hingga negara tetangga akibat kabut asap.

“Presiden menekankan pentingnya mencapai zero kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2025."

"Kami ingin memastikan bahwa langkah mitigasi dan pencegahan semakin efektif dan berdampak positif,” ujar Budi dalam konferensi pers.

Leading sector Desk Koordinasi Penanggulangan karhutla, ujar dia, adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia leading sectornya adalah Menteri Pekerja Migran Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri.

Kementerian dan lembaga lain yang berkolaborasi dan bekerja sama secara lintas sektoral yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kemendagri, Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian P2MI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Komdigi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain itu, juga Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Presiden, Badan Intelijen Negara, PPATK. BNPB, Bakamla, BMKG, dan BNPT, dan Badan Informasi Geospasial.

Kemudian, gubernur dari beberapa wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kepri, Kaltara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kaltim, dan Kalteng.

Budi menjelaskan BMKG memprediksi beberapa titik hotspot api meski saat ini beberapa wilayah masih musim penghujan.

Daerah rawan hotspot api yang sudah terjadi yaitu di Gorontalo, NTT, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan.