Revisi UU TNI
Sempat Menolak, Mengapa Kini PDIP Dukung RUU TNI? Minta Tak Khawatir soal Substansi
PDIP kini mendukung proses legilasi revisi Undang-Undang atau RUU TNI yang pernah ditolak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
lihat foto
Adapun kader PDI-P, Utut Adianto, diketahui menjadi Ketua Panja dari RUU TNI di DPR.
Sebelumnya, Megawati sempat menyuarakan penolakan soal UU TNI.
Hal ini disampaikan Megawati ketika berpidato dalam acara Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo di MNC Tower, Jakarta pada Selasa, 30 Juli 2024.
Megawati mengaku, tidak setuju apabila kedudukan TNI dan Polri ke depan disetarakan.
"Sampai saya bilang gini, kalau disetarakan artinya kalau AURI-nya (TNI AU) punya pesawat, berarti polisinya juga mesti punya pesawat dong," ujar Megawati, Selasa (30/7/2024) dikutip dari Kompas.com.
"Kalau begitu pikiran saya, ada yang bilang 'oh endak begitu, Bu. Ini persoalan umur'. Ya persoalan umur, ya sudah saja endak perlu disetarakan-setarakan, gitu, apa tho maunya?" katanya lagi.
Megawati pun menyinggung pihak-pihak yang mendorong revisi UU TNI dan Polri agar melihat kembali Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.
Ia heran mengapa TNI dan Polri ingin disetarakan, padahal sudah ada TAP MPR Nomor VI/MPR/2000.
"Saya yang memisahkan karena TAP MPR harus dijalankan, yaitu memisahkan antara TNI dan Polri. Lah kok sekarang disetarakan, saya enggak ngerti maksudnya? Apa? Mbok sudah enggak usah deh di-ini, ini, dulu," ujar Megawati.
(Tribunnews.com/Milani) (Kompas.com/Adhyasta)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.