Isu Reshuffle Kabinet Usai Lebaran, Hasan Nasbi dan Menteri Bidang Ekonomi Dinilai Layak Diganti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah Lebaran 2025 isu reshuffle (perombakan) kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran kembali berhembus.

Selain kinerja, komunikasi buruk para menteri dan pembantu presiden Prabowo lainnya jadi sorotan.

Dikonfirmasi soal itu, politikus PDIP Guntur Romli menilai perlunya Presiden Prabowo melihat catatan evaluasi para menteri dan kepala lembaga berdasarkan survei kepuasan publik atas kinerja pemerintah.

"Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden tapi malah membuat pernyataan yang blunder," kata Guntur ketika dikonfirmasi pada Sabtu (5/4/2025).

Menurut dia, hasil survei bisa terlihat menteri-menteri yang dianggap rakyat tidak bisa menjalankan program dan malah membuat blunder.

Baca juga: Politikus Demokrat Yakin Presiden Prabowo Tidak Akan Reshuffle Kabinet Dalam Waktu Dekat

Guntur mencontohkan blunder yang dilakukan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi saat menanggapi teror kepala babi ke kantor redaksi Tempo.

Dia berpendapat pejabat yang kerap blunder dalam berkomunikasi ke publik layak dicopot.

"Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers," ujar dia.

Baca juga: Isu Sri Mulyani Kena Reshuffle, Dasco Kembali Tegaskan Presiden Belum Ada Rencana Rombak Kabinet

Dikatakan bahwa teror yang dialami jurnalis Tempo tidak bisa dijadikan bahan candaan sebab jika hal semacam itu dilakukan sama saja menormalisasi teror terhadap pers.

"Yang bisa bergurau untuk mengatakan tidak takut pada teror, yakni korban yang jadi sasaran. Kalau pihak lain ikut-ikut bergurau artinya dia menormalisasi teror pada pers," kata  Guntur.

Menteri Bidang Ekonomi

Persoalan ekonomi yang mengemuka akhir-akhir juga tak luput dari perhatian publik.

Nilai tukar rupiah yang terus melemah dan IHSG yang anjlok beberapa waktu lalu juga jadi sorotan.

Apalagi saat ini di tengah 'perang dagang' global setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan tarif impor yang sangat tinggi.

Sehingga diperlukan menteri-menteri bidang ekonomi yang solid.

Karena itu, Guntur juga mendorong Prabowo mengevaluasi menteri-menteri di bidang ekonomi.