Megawati Dukung Pemerintah Tapi Kader PDIP Tidak Masuk Kabinet, PAN: Bukan Suatu Kejanggalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Ketua Umum PDI PDIP, Megawati Soekarnoputri menjamu Presiden RI Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, menjadi sorotan. Usai pertemuan itu, Megawati disebut mendukung pemerintah meskipun tak ada kadernya dalam kabinet.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan dukungan yang diberikan Megawati itu disebut tidak janggal. Sebab, tidak melulu partai yang mendukung pemerintah harus bergabung kabinet.

Baca juga: Respons PDIP, PAN, dan PKB soal Didit Prabowo Kunjungi Megawati saat Lebaran

"Saya kira ini bukan suatu kejanggalan tetapi sebuah norma yg memang sudah berjalan di Indonesia dan ternyata bisa berjalan efektif juga. Karena dukungan itu bukan berarti serta merta harus masuk kabinet tetapi mendukung berbagai kebijakan yang bisa juga dilakukan melalui kebijakan di parlemen bersama-sama," ujar Eddy kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Eddy mengatakan saat ini ada partai yang juga memilih jalan yang serupa. Di antaranya, partai NasDem mendukung pemerintahan Prabowo tanpa menempatkan kadernya dalam kabinet.

Baca juga: Jubir PKS: Pertemuan Prabowo-Megawati Insyaallah Menjadi Energi yang Positif untuk Bangsa

"Saya kira ini serupa dengan yang dilakukan juga oleh NasDem yang mendukung Presiden Prabowo dan pemerintahnnya tetapi tidak bergabung, tidak menempatkan kadernya di kabinet," jelasnya.

Lebih lanjut, Eddy menambahkan dukungan itu juga pernah dilakukan PAN pada pemerintahan Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, partai berlambang matahari terbit itu juga mendukung tanpa memasukan kader dalam kabinet.

"Ketika mendukung Pak Jokowi dan di bagian akhir periode pertama dan kedua beliau, kita tidak menempatkan kader kita di kabinet, sampai dengan Pak Asman Abnur bergabung dan sampai Pak Zulhas bergabung tahun 2022 sebagai menteri dalam kabinet. Tapi sebelumnya pun kita mendukung penuh pemerintahan pada saat itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri menghasilkan sebuah keputusan.

Yakni, Megawati mendukung pemerintahan di luar koalisi.

Baca juga: Ahmad Dhani Tanggapi Hangatnya Pertemuan Megawati-Prabowo, Singgung PDIP

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," kata Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).