Pemerintah Bakal Transfer Langsung Bantuan untuk Guru Honorer Mulai Mei 2025, Ini Kriterianya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah bakal memberikan transfer langsung bantuan untuk guru honorer non-ASN.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, mengatakan saat ini pihaknya masih menggodok skema realisasi program tersebut.

Baca juga: Baru 6 Bulan Kerja, Guru Honorer di Bengkulu Dipecat gegara Aniaya Murid, Kini Dilaporkan ke Polisi

"Rencana transfer untuk guru honorer. Transfer langsung untuk bantuan pemerintah untuk guru honorer. Transfer langsung. Ini sudah kita godok. Insya Allah dalam waktu dekat itu akan segera terealisasi," ujar Abdul Muti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Dirinya mengatakan program bantuan ini dijadwalkan mulai berjalan pada Mei 2025.

Abdul Mu'ti mengatakan bantuan ini ditargetkan untuk 785 ribu guru di bawah naungan Kemendikdasmen, belum termasuk guru-guru di bawah Kementerian Agama.

"Itu bulan Mei, Insya Allah, ya bukan maybe yes, maybe no ya.Karena sudah kita hitung anggarannya berapa sudah dan memang tapi dihitungnya per Mei. Bukan dari Januari sampai Mei. Jadi per Mei sampai nanti Desember," jelas Abdul Mu'ti.

Menurutnya, rencana ini menjadi terobosan penting setelah 15 tahun tanpa adanya skema transfer langsung untuk tunjangan guru honorer

" Transfer langsung ini sudah kami godok cukup lama. Insya Allah dalam waktu dekat akan terealisasi. Ini belum pernah terjadi dalam 15 tahun terakhir," ujar Abdul Mu’ti,

Tunjangan tersebut akan diberikan kepada guru honorer non-ASN yang belum bersertifikasi pendidik, tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, dan masuk dalam rentang penghasilan Desil 1 sampai Desil 10 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca juga: 5 Bansos Cair pada Maret 2025 Selama Ramadhan, Ada Bansos untuk Guru Honorer?

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa data penerima disaring secara ketat dengan basis data dari Dapodik yang dipadankan dengan sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS.

"Kami memiliki data lengkap by name, by address dari guru-guru yang masuk dalam Dapodik. Kemudian kami verifikasi ulang dengan BPS, termasuk mengecek NIK dan status sosial ekonomi. Bahkan kami tahu berapa guru yang termasuk dalam masing-masing desil," ujar Suharti.

Sejauh ini, Suharti mengatakan proses verifikasi masih berjalan, termasuk permintaan nomor rekening guru.

Pemberian bantuan ini akan dilakukan transfer langsung kepada para guru.

"Karena ini sistem transfer langsung, maka rekening pribadi guru harus sudah tersedia dan tervalidasi,” katanya.

Program ini juga rencananya akan secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.