Gaji Hakim Sudah Naik Usai Mogok Kerja, Mengapa Masih Terima Suap?

Namun, pemerintah juga diharapkan tetap memerhatikan kesejahteraan hakim.

“Sebagaimana hakim menjaga integritas, bukan saja menjadi tanggung jawab hakim semata (untuk mencegah korupsi). Namun, juga menjadi tugas pemerintah untuk tidak abai atas kesejahteraan hakim,” tutur Yanto.

Yanto mengungkapkan selama ini ada hakim yang masih perlu mengkhawatirkan urusan pribadinya karena gaji yang terhitung kecil.

“Tidak mungkin hakim akan menghasilkan putusan yang baik apabila masih ada hakim memutus perkara dalam keadaan perut kosong dan beban finansial rumah tangga yang membebani kita, gitu lho,” katanya.

Kenaikan gaji yang digagas pada akhir masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga hanya dirasakan oleh hakim di pengadilan negeri atau tingkat pertama, dan hakim di tingkat banding atau pengadilan tinggi.

Sementara itu, hakim di Mahkamah Agung tidak mendapatkan kenaikan gaji.

Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menjawab kegeraman masyarakat yang geram dengan sejumlah kasus korupsi di Indonesia belakangan ini.

Hal tersebut disampaikannya dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Jangankan rakyat, saya juga geram masalah korupsi. Karena, saya mengerti sumber daya kita sangat besar dan yang terjadi adalah perampokan," ujar Prabowo, Senin (7/4/2025).

Ia pun mengungkapkan salah satu langkahnya, yakni menaikkan gaji semua hakim secara signifikan agar mereka tidak bisa disuap.

Dalam waktu dekat, ia akan menyuruh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mendiskusikan hal tersebut.

"Hakim harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga beri petunjuk agar hakim punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan Menteri Perumahan. Kalau tidak salah, hakim kita di seluruh Indonesia tidak sampai 10.000 orang," ujar Prabowo.

DPR:  Sangat Memalukan Hakim Disuap

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan praktik sogok-menyogok dalam dunia peradilan sering kali melibatkan pihak perusahaan, perantara, hingga makelar kasus. 

Politikus PKS itu pun menyayangkan tindakan hakim yang seharusnya menjadi benteng keadilan, justru tergoda uang miliaran rupiah.

“Sangat memalukan karena ketukan palu hakim ditukar dengan miliaran rupiah. Ini juga menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan hakim masih sangat lemah sehingga rentan diretas dengan uang,” katanya hari ini dikutip dari Kompas.TV.

Nasir juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh dari Mahkamah Agung (MA), terutama dalam hal penempatan hakim di wilayah strategis seperti Jabodetabek.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com/Kompas.TV