Sorot Tuntutan Ganti Wapres, Lemkapi Minta Semua Pihak Hormati Suara Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan meminta semua pihak menghormati suara rakyat dan tidak melakukan berbagai gerakan untuk meminta wakil presiden diganti.

Edi berpandangan tidak ada alasan untuk mengganti wakil presiden sebelum waktunya tiba.

"Kita minta hormati suara rakyat," ujar Edi Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan Presiden dan Wakil Presiden dilantik  setelah melewati proses panjang dan sudah dipilih rakyat dalam Pemilu.

Proses demokrasi pun disebutnya sudah berjalan sesuai aturan dan pelantikannya pun sudah sesuai Undang-Undang.

"Jadi tidak ada alasan apa pun untuk mengganti Wapres. Menurut UUD 1945, Presiden dan wakil presiden bisa diganti dengan alasan melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat lagi menurut UUD 1945," katanya.

Dosen pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara ini mengungkap alasan pelanggaran hukum bisa berbentuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat dan perbuatan tercela lainnya.

Namun, hingga saat ini, Edi tidak melihat hal itu.

"Kami melihat tidak ada alasan apa pun untuk mengganti wakil presiden," ujarnya.

Sebelumnya Mantan Komandan Korps Marinir TNI Letnan Jenderal TNI (Purn) Suharto menyatakan sikap terhadap program-program pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto.

Kata dia, para Purnawirawan TNI sejatinya mendukung seluruh program Prabowo yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.

Hanya saja, Suharto menyinggung soal peran Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut dia, Prabowo sebagai presiden hasil Pemilu tidak perlu lagi berada di bawah bayang-bayang Jokowi.

"Kami mendukung Prabowo asal tetap pada jalurnya, jangan dipedulikan lagi itu Jokowi," kata Suharto kepada awak media di sela acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025).

Menurut Suharto, Jokowi sejauh ini tidak memiliki kiprah apapun untuk bangsa Indonesia.

Dirinya beranggapan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga tidak keluar keringat sama sekali untuk bangsa ini.

"Jokowi itu apa track recordnya untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Gak ada," ujar dia.

Tak cukup di situ, Suharto sebagai bagian dari Purnawirawan Jenderal TNI juga merasa tersinggung dengan posisi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden RI saat ini.

Menurut dia, program pemerintahan Prabowo bisa berjalan tanpa harus melibatkan wakilnya di pemerintah.

"Belum sampai umur 40, sudah saya beri hormat gitu? Tak mau saya, saya masuk Akabri tahun 1965, saat bapaknya mlitur aja mungkin belum, maaf ya kasar ini, tapi itu (nyatanya)," ujar dia.

"Kita belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi, ya, track recordnya dia apa? Track record kalau saya tanya track record itu keringat dia kepada Republik tuh mana?" ujar Suharto.

Sebagai informasi, acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat ini turut dihadiri oleh sejumlah pensiunan Jenderal TNI.

Mereka di antaranya yakni mantan Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, Mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto hingga Mantan KSAU, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan dan sejumlah tokoh masyarakat lain, seperti Ratna Sarumpaet, Roy Suryo, hingga Said Didu.

Baca juga: Purnawirawan TNI Minta Pergantian Wapres, Deddy Sitorus PDIP: Saran yang Bagus

Satu dari delapan tuntutan forum tersebut yakni mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.