Soal Isu Matahari Kembar, Pengamat Sebut Wajar karena Jokowi Berada di Orbit Strategis Kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Agung Baskoro menilai banyaknya kunjungan tokoh pemerintahan ke kediaman Presiden RI Ketujuh Joko Widodo merupakan hal yang wajar.

Agung mengatakan, Jokowi baru menyelesaikan masa kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Sehingga, sambungnya, masukan-masukan Jokowi terkait jalannya pemerintahan mungkin saja masih dibutuhkan para tamunya.

"Masukan Jokowi masih dibutuhkan oleh pihak-pihak, termasuk kepolisian," kata Agung, saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (23/4/2025).

Selain itu, menurutnya, meskipun sudah lengser dari jabatannya sebagai Presiden, saat ini Jokowi masih berada dalam orbit strategis kekuasaan.

Hal ini tak lepas dari kedua putra Jokowi serta menantunya yang menduduki jabatan-jabatan strategis.

Di antaranya, Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

"Pak Jokowi memang berada dalam orbit strategis kekuasaan. Saat ini anak sulungnya wakil presiden, yang bungsu Ketua Umum partai, menantunya gubernur," jelas Agung.

Belum lagi para menteri di era kepemimpinan Jokowi, kini beberapa di antaranya masih dipercayakan kembali untuk bekerja di pemerintahan Prabowo Subianto.

"Itu secara otomatis menempatkan Pak Jokowi tetap berada di orbit strategis kekuasaan," ujarnya.

Hal-hal tersebut menjadi pembeda Jokowi dengan beberapa pemimpin Indonesia pendahulunya, Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Agung, Megawati dan SBY juga berada di orbit strategis kekuasaan, namun sifatnya tidak langsung seperti yang terjadi dalam konteks Jokowi.

"Berbeda dengan Ibu Mega dan Pak SBY yang juga berada di orbit strategis, tapi sifatnya tidak langsung karena unsur-unsur figur yang 'dimiliki' Pak Jokowi ini menyebar merata di semua pos-pos strategis itu dan jumlahnya banyak," jelas Agung.

Hal ini, katanya, tentu terjadi karena Jokowi baru selesai memimpin. Sedangkan, jeda waktu kepemimpinan Megawati dengan SBY sudah terpaut jauh.

Seperti diketahui, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), memberikan penjelasan soal pertemuannya dengan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimen) Polri yang sempat menuai sorotan publik.

Jokowi menyebut bahwa kedatangan para peserta Sespim itu bukanlah hal luar biasa, karena ia kerap menerima banyak tamu dari berbagai latar belakang.

“Ya kita ini di rumah, kan yang datang banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga pernah dari Angkatan Laut, kemarin dari Kepolisian dari Sespim, datang menanyakan mengenai yang berkaitan dengan leadership,” kata Jokowi di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025) siang.

Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, dirinya hanya membagikan pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki, khususnya terkait kepemimpinan dan tantangan ke depan.

“Ada yang berkaitan dengan ya urusan-urusan ke depan akan seperti apa. Ya saya sampaikan yang saya tahu, yang nggak tahu nggak mungkin saya sampaikan,” ujarnya.

Jokowi tak merinci lebih jauh isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut, namun ia menegaskan bahwa semua yang disampaikan berada dalam koridor edukatif dan berbagi pengalaman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

Tokoh elite Partai Golkar juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025), yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

Ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai "bos".

“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono usai pertemuan, Jumat, dikutip dari Kompas.com. 

Menanggapi itu, Mardani lantas mengingatkan fenomena 'matahari kembar'. 

"Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi."

“Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.