Ijazah Jokowi

Jokowi Tak Hadir di Sidang Dugaan Ijazah Palsu dan Gugatan Mobil Esemka, Ini Alasannya

Tayang: Kamis, 24 April 2025 14:55 WIB

Penulis: Galuh Widya Wardani

Editor: Garudea Prabawati

Jokowi Tak Hadir di Sidang Dugaan Ijazah Palsu dan Gugatan Mobil Esemka, Ini Alasannya

Tribun Solo/Ahmad Syarifudin/Tangkapan layar dari situs Universitas Gadjah Mada (UGM)

TUDINGAN IJAZAH PALSU - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Jumat (14/3/2025). Skripsi dari Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) saat menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1985. Adapun muncul tudingan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah palsu. UGM hingga teman angkatan Jokowi pun langsung memberikan bantahan. Jokowi tidak merasa terganggu dengan isu ijazahnya yang dituduh palsu, menurut dia itu fitnah murahan yang diulang-ulang.

Baca Selanjutnya:

Dari Kertanegara, Prabowo Tegaskan Posisi Indonesia di Forum BRICS

Adapun perkara ini terdaftar bernomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt.

"Tergugat satu (Jokowi) diwakili kuasa hukum, KPU Solo hadir, SMA Negeri Solo 6 hadir bersama prinsipal dan UGM diwakili kuasa hukum," ujar Putu Gede Hariadi.

Lawatan ke Vatikan

Kuasa hukum Jokowi, Irpan, mengabarkan bahwa Jokowi sedang mendapat utusan khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Jokwi diminta untuk pergi ke Vatikan, menghadiri acara duka cita atas kepergian Paus Franciscus.

"Pak Jokowi mendapat utusan khusus dari Pak Presiden untuk melakukan kunjungan layak ke Vatikan," ujar Irpan dilansir Kompas.com.

Kuasa Hukum Singgung Mediasi

Sebelumnya, kepada awak media, Irpan juga menyampaikan penyelesaian perkara harus diawali dengan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.

Menurutnya, mediasi membuka peluang bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan, tanpa harus melanjutkan ke pokok perkara.

"Suatu keharusan bagi para pihak untuk menyelesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum pokok perkara itu diperiksa oleh Majelis Hakim."

"Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat," ujar Irpan sebelum sidang dimulai, Kamis, dilansir Kompas.com.

Selanjutnya, keputusan untuk melanjutkan perkara atau tidak nanti akan dikonsultasikan langsung kepada Jokowi.

"Setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat, melalui kuasa hukumnya berupa resume. Saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak."

"Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi," jelas Irpan.