Prabowo Bakal Hadiri Puncak Peringatan May Day di Monas Jakarta Pusat, 200 Ribu Buruh Merapat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan bakal hadir dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025, mendatang.

Dimana, acara peringatan MayDay yang bakal dihadiri oleh serikat buruh ini digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025).

Baca juga: Peringati Hari Buruh, Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan 1 Mei 2025

Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat konferensi pers di Gedung Joang’45, Menteng, Jakarta, Senin (28/4/2025).

“Perayaan May Day di lapangan Monas langsung dihadirin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Said Iqbal.

Baca juga: Buruh Perempuan di Gresik Kehilangan Bayinya Usai Melahirkan Sendiri di Toilet Pabrik

“Sampai dengan hari ini firm beliau hadir,” lanjutnya.

Said mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan May Day ini bakal menjadi sejarah baru bagi para serikat buruh di Tanah Air. 

Sebab, Prabowo bakal menjadi Presiden RI kedua yang hadir di acara buruh, setelah sebelumnya hal itu dilakukan oleh Presiden Pertama RI Ir Soekarno atau Bung Karno pada 1 Mei 1965.

“Sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sejarah yang kedua. Terulang kembali seorang Presiden Republik Indonesia. Hadir langsung bersama buruh dalam perayaan May Day,” ujar Said.

Said menjelaskan bahwa perayaan itu bakal digelar mulai pukul 09.30 hingga 12.30 WIB.

Sebanyak 200.000 buruh pun diperkirakan merapat ke Lapangan Monas untuk mengikuti kegiatan MayDay tersebut.

"200.000 buruh akan hadir di lapangan Monas. Yang berasal dari Jawa Barat, Bandung, dan Jakarta. Di tiga provinsi ini buruhnya akan datang ke Jakarta ke lapangan Monas," jelas Presiden Partai Buruh ini.

Lebih jauh, Said menyebutkan bahwa para serikat buruh akan menyuarakan sejumlah isu di hadapan Presiden Prabowo. Setidaknya, ada enam poin yang menjadi aspirasi para buruh.

Pertama, para buruh menuntut pemerintah menghapus sistem outsourcing dalam dunia kerja.

Kedua, mereka menuntut upah layak. Ketiga, buruh mendesak pemerintah membentu Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Baca juga: May Day 2025: Buruh Harap Prabowo Hapus Outsourcing, Said Iqbal Kenang Kado dari SBY

Yang keempat adalah mereka meminta pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, yang dianggap melindungi buruh, bukan omnibus law.

"Yang kelima adalah sahkan RUU PPRT. Perlindungan pekerja rumah tangga. Dan yang keenam adalah berantas korupsi sahkan RUU Perampasan Aset," tandas Said Iqbal.