Pimpin Apel Penanganan Karhutla, Menko Polkam: Pemerintah akan Menegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polkam Budi Gunawan memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional tahun 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Riau pada Selasa (29/4/2025).

Dalam amanatnya, Budi Gunawan menyampaikan sari data BMKG yang juga terintegrasi dengan data satelit Kementerian Kehutanana dan BNPB, musim kemarau tahun ini diprediksi akan dimulai secara bertahap per wilayah dimulai bulan April hingga September 2025.

Baca juga: Hadapi Musim Kemarau, Menhut Sebut 3 Faktor Ini Bisa Turunkan Tren Kejadian Karhutla

Berdasarkan data satelit Tera & Aqua Nasa, terdapat 144 titik api dengan tingkat kepercayaan di level tinggi.

Selain itu, lanjutnya, berdasarkan data lapangan terdapat 97 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga tanggal 17 April 2025.

Khusus untuk Provinsi Riau, bahkan ujarnya, sudah mencapai 87 hektar yang terbakar termasuk dalam kategori darurat kebakaran hutan dan lahan.

Wilayah-wilayah yang selama ini tercatat mengalami karhutla, ungkap Budi Gunawan, yaitu Aceh, Riau, Kepulaauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 

Hal itu, bagi Budi Gunawan, merupakan peringatan dini kepada kita semua untuk harus bertindak dengan cepat, tepat, dan lebih terkoordinasi dalam menghadapi ancaman karhutla.

Budi Gunawan menuturkan sebagai langkah strategi dan penguatan, maka pemerintah, swasta, dan masyarakat haruslah gotong royong, bahu membahu, dan bekerja sama untuk meningkatkan mitigasi dan mencegah terjadinya karhutla. 

Dari hasil pemetaan dan pengecekan lapangan, ia meyakini semua pihak sudah siap dan mengerti apa yang harus dilakukan oleh masing-masing. 

Mitigasi dan pencegahan, ungkapnya, dapat kita lakukan sedini mungkin termasuk operasi modifikasi cuaca hujan yang akan dimulai per tanghal 1 Mei yang akan datang. 

Baca juga: Kemenhut Libatkan TNI Antisipasi Kemunculan Titik Api Berujung Karhutla saat Kemarau

Water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, mengisi parit-parit, kanal-kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut, lanjut dia, itu akan dilakukan.

Oleh karena itu, ia meminta kepada para gubernur, walikota, dan bupati yang memiliki wilayah yang berpotensi kerawanan tinggi terhadap karhutla untuk segera menyiapkan seluruh stakeholder termasuk melakukan koordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait khususnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Selain itu, ia juga berpesan kepada perusahaan pemegang konsesi hutan, perkebunan, maupun pertambangan agar mematuhi dan menjalankan kewajibannya dalam melakukan upaya pengawasan dan pencegahan.

"Pemerintah akan tetap melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu jika terjadi kesengajaan dan kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan," ungkap Budi Gunawan dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polkam RI pada Selasa (29/4/2025).

"Kepada Masyarakat Peduli Api, Kelurahan Tanggung Bencana, Tagana, TNI, mahasiswa, Pramuka, dan kelompok tani yang hadir pada apel hari ini, saya ucapkan terima kasih atas peran sertanya serta terus berpartisipasi secara aktif untuk melaporkan titik-titik api melalui kanal-kanal laporan yang telah disiapkan pemerintah," sambung dia.

Ia juga menyampaikan sejumlah pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan Karhutla.

Selain apresiasi, Budi Gunawan juga mengatakan Presiden Prabowo berpesan kepada kita seluruh jajaran untuk terus mempertahankan capaian-capaian yang ada.

Presiden, kata Budi Gunawan, juga mewanti-wanti agar jangan sampai ada lagi kebakaran hutan dan lahan yang meluas yang dapat menjadi isu internasional.

Baca juga: Antisipasi Karhutla Jelang Kemarau, Kemenhut Siapkan Tim Patroli Rambah Desa Rawan Titik Api

Presiden, ungkap Budi Gunawan, juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu-isu kebakaran hutan karena dampaknya tidak hanya menyangkut kepada aspek kerugian lingkungan dan kesehatan masyarakat semata, melainkan juga berdampak pada aspek geopolitik kawasan.

Asap lintas negara yang ditimbulkan akibat karhutla, ujarnya, telah menjadi perhatian serius dari seluruh dunia dan dapat memicu komplain bahkan gugatan dari negara-negara tetangga Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 13 Maret 2025 yang lalu.

Desk Kebakaran Hutan dan Lahan di bawah koordinator Kemenko Polkam tersebut dipimpin secara lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.

"Desk ini dibentuk untuk memastikan bahwa penanganan karhutla di Indonesia dapat lebih terkoordinasi dengan baik, lebih cepat dan semakin lebih efektif," ungkap dia.

"Melalui operasi penanganan karhutla ini, semua kekuatan baik itu kekuatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri, kementerian lembaga, dan swasta bahu-membahu bersatu dan bergerak dalam satu komando untuk satu tujuan menekan angka karhutla hingga ke titik minimal. Bahkan target zero karhutla," sambungnya.

Selain itu, ucapnya, Presiden Prabowo juga berpesan meskipun hingga bulan April 2025 jumlah hotspot berhasil ditekan hingga 80 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024, namun komitmen Indonesia terhadap kesepakatan ASEAN seperti ASEAN Agreement on Transboundary Haze Polution dan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control harus ditegakkan. 

Indonesia, lanjut dia, harus mampu menjadi contoh menjadi negara yang bebas dari bencana asap lintas batas negara. 

Selain itu, Indonesia harus belajar dari negara-negara yang mempunyai pengalaman di dalam penanganan karhutla seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan bahwa akibat dari perubahan iklim di negara masing-masing akan membawa dampak kebakaran hutan yang sangat luar biasa.

Indonesia, lanjutnya, juga harus menyadari bahwa karhutla tidak sama dengan bencana lain melainkan ada dimensi politik, ekonomi, kepentingan sosial, hingga reputasi bangsa yang dipertaruhkan. 

Baca juga: Aktor Hollywood Steve Guttenberg Jadi Sorotan seusai Bantu Buka Jalur Evakuasi Karhutla Los Angeles

"Asap tidak mengenal batas wilayah. Asap menyebar melintasi provinsi bahkan lintas negara. Jika tidak kita tangani secara serius sejak dini, tentunya bisa menjadi acaman yang dapat mengganggu hubungan antar negara," kata Budi Gunawan.

Untuk itu, ia mengajak agar seluruh pihaj mempunyai tekad dan komitmen yang kuat. 

Ia juga mengajak semua pihak menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alam hutan dan lahannya dengan baik. 

"Dengan tekad dan kuat, sumber daya manusia yang ahli, peralatan yang memadai serta semangat kebangsaan yang tinggi, mari kita bersama tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan dalam penanganan karhutla, utamanya dalam pengelolaan hutan dan lahan," kata Budi Gunawan.

"Bapak Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia sangat menaruh harapan yang besar khususnya kepada kita semua, khususnha kepada rekan-rekan yang menjadi ujung tombak dalam penanganan karhutla," pungkasnya.

Sebagai informasi, langkah tersebut merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Kepmenkopolkam No. 29 Tahun 2025 terkait kewenangan dan tugas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penanganan karhutla.

Selain itu, telah digelar juga Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di gedung pendopo kediaman Gubernur Riau pada Senin (28/4/2025) kemarin.

Ancaman Kekeringan dan Potensi Karhutla Meningkat di Riau

BNPB mencatat Provinsi Riau menjadi salah satu prioritas darurat karhutla. 

Selain Riau, wilayah lain yang juga turut menjasi perhatian BNPB meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan.

BNPB mencatat kejadian bencana di Provinsi Riau sejak satu dekade terakhir (2014-2025) didominasi jenis bencana hidrometorologi seperti banjir sebanyak 375 kali (42,55 persen) diikuti karhutla 374 kali (41,75%) dan cuaca ekstrem sebanyak 84 kali kejadian (9,56%).

Selain itu, tercatat periode jumlah kejadian karhutla paling banyak adalah pada tahun 2023 di mana dilaporkan ada sebanyak 176 kejadian.

Baca juga: Antisipasi Karhutla Jelang Kemarau, Kemenhut Siapkan Tim Patroli Rambah Desa Rawan Titik Api

Namun demikian, BNPB mencatat bencana karhutla sejak tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan mulai dari 2023 sebanyak 176 kejadian kemudian di tahun 2024 menjadi hanya 10 kejadian dan di 2024 ada 11 kejadian. 

Dari data tersebut, wilayah Provinsi Riau yang tercatat paling tinggi mengalami kejadian kahutla adalah Kabupaten Kampar 39 kali diikuti Indragiri Hilir 28 kejadian, Indragiri Hulu 26 kali, Kepulauan Meranti 15 kali kejadian dan terakhir Bengkalis sebanyak 13 kejadian.

Menyikapi adanya penurunan kejadian karhutla di Provinsi Riau, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meminta pemerintah daerah setempat bersama segenap jajaran forkopimda untuk tidak lengah. 

Sebab, menurutnya, prakiraan cuaca dasarian pertama dan kedua bulan Mei diproyeksikan akan mengalami penurunan curah hujan yang signifikan di wilayah Provinsi Riau. 

Artinya, lanjut dia, kekeringan dapat segera melanda dan potensi karhutla menjadi meningkat.

"Jangan sampai lengah atau terlena. Kalau kita lihat datanya memang ini menurun drastis. Tapi ingat, musim kemarau di depan mata. Saya minta kita tetap selalu waspada," kata Suharyanto dalam Siaran Pers BNPB pada Senin (28/4/2025).

"Tadi sudah kita sepakati bersama bapak Gubernur. Sekali ada api yang masih kecil segera kita padamkan. Agar tidak semakin besar," lanjut dia.

BNPB juga menyatakan akan mendukung upaya mitigasi berbasis teknologi dengan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dimulai pada tanggal 1 Mei 2025, mengingat pada dasarian III April 2025 masih terdapat pertumbuhan awan di wilayah Provinsi Riau.

OMC ini nantinya akan fokus pada pembasahan lahan gambut dan pengisian embung sebagai penampungan air dalam mengadapi musim kemarau.

BNPB juga akan memberikan dukungan bantuan logistik dan peralatan seperti sepeda motor khusus karhutla, beberapa jenis pompa lengkap dengan perangkatnya, genset, alat pelindung diri, tenda, velbed, sembako, makanan siap saji hingga hygiene care.