Ikut Dirikan Gerindra, Purnawirawan TNI: Kami Ingin Gibran Dimakzulkan karena Kami Sayang Prabowo

TRIBUNNEWS.COM – Letjen TNI (Purn.) Suharto, eks Komandan Korps Marinir, mengungkapkan alasan sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.

Menurut Suharto, usulan itu didasari oleh rasa sayang para purnawirawan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo,” kata Suharto dalam video program acara Suara Rakyat yang ditayangkan di kanal YouTube iNews hari Selasa, (6/5/2025).

Lalu, Suharto mengatakan turut mendirikan Partai Gerindra yang saat ini dipimpin oleh Prabowo.

“Saya bawa 26 pati (perwira tinggi) dan kolonel untuk memenangkan Gerindra untuk Gerindra bisa duduk di Senayan. Tidak untuk Gibran. Tidak,” ujarnya.

Dia lalu menyinggung pendidikan Gibran.

“Gibran sangat jauh dengan anak saya. Tua anak saya. Katanya (Gibran) punya ijazah di UTS (University of Technology Sydney). Anak saya S-2 di UTS. Saya sampai coba (bilang) cari sana ada enggak nama itu? Tidak ada.”

“Saya inginnya tetap Prabowo silakan jadi Presiden.”

Suharto mengatakan sebenarnya dia sudah menyiapkan resume mengenai bagaimana kesalahan sampai-sampai Gibran bisa diangkat menjadi wapres. Namun, dia lupa membawanya ke acara itu.

Usul Gibran dimakzulkan 

Usul pemakzulan Gibran itu disampaikan ratusan purnawirawan TNI dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, (17/4/2025).

Baca juga: Banyak Celah untuk Makzulkan Gibran, Refly Harun Ingin DPR Bentuk Panitia Angket

Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut di antaranya Jenderal (Purn.) TNI Fachrul Razi, Jenderal (Purn.) TNI Tyasno Sudarto, Laksamana (Purn.) TNI Slamet Soebijanto, Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan, hingga Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno.

Ada delapan sikap yang sudah disepakati Forum Purnawirawan TNI, yaitu sebagai berikut.

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.