Ikut Dirikan Gerindra, Purnawirawan TNI: Kami Ingin Gibran Dimakzulkan karena Kami Sayang Prabowo

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Suara purnawirawan terbelah

Baca juga: Mahfud MD Bicara Peluang Gibran Dimakzulkan Inkonstitusional, Ingatkan Lengsernya Sukarno & Gus Dur

Tidak semua purnawirawan TNI mendukung usul pemakzulan Gibran.

Kubu pro-pemerintah yang diwakili oleh pernyataan dari Plt. Ketua umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn.) Komaruddin Simanjuntak, mengumumkan dukungannya terhadap program Prabowo-Gibran.

Hal ini sempat disampaikannya dalam sebuah acara yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (2/5/2025) lalu.

Komaruddin awalnya mengungkapkan hanya organisasi-organisasi tertentu yang diakui sebagai wadah resmi purnawirawan TNI.

Tak hanya TNI, dia juga berkata tentang wadah bagi para pensiunan Polri yang resmi seperti Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri).

"Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP," ujar Komaruddin.

Ia juga menyoroti pentingnya kekompakan antara TNI dan Polri sebagai benteng terakhir pertahanan bangsa.

"Soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Untuk itu, konsolidasi di antara kedua institusi harus terus dilakukan," katanya.

(Tribunnews/Febri/Yohanes Liestyo)