Selasa, 26 Agustus 2025

Wacana Pergantian Wapres

Sosok Marsekal TNI Purn Hanafie Asnan, Eks KSAU Disebut Bakal Temui MUI untuk Pemakzulan Gibran

Sosok Hanafie Asnan eks KSAU disebut oleh eks Dankormar bakal menemui Muhammadiyah dan MUI untuk pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden

tni-au.mil.id/Istimewa
PEMAKZULAN GIBRAN - (kiri) Foto semasa menjabat KSAU, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kolase Tribunnews pada Kamis (8/5/2025). Sosok Hanafie Asnan eks KSAU disebut oleh eks Dankormar bakal menemui Muhammadiyah dan MUI untuk pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden 

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, membantah ikut mendukung pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI yang diwacanakan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Adapun pernyataan ini terkait klaim dari mantan Komandan Korps Marinir (Dankormar), Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, yang bahkan menyebut dukungan pemakzulan Gibran itu terjadi setelah Muhammadiyah dan MUI mengundangnya secara khusus di salah satu tempat di Jakarta.

Anwar mengungkapkan Muhammadiyah dan MUI tidak terjun dalam politik praktis.

Dia juga menegaskan terkait wacana pemakzulan Gibran juga bukan ranah dua organisasi besar Islam di Indonesia tersebut.

"Sehubungan dengan beredarnya berita bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden, maka perlu saya jelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis."

"Masalah adanya desakan untuk memakzulkan wakil presiden itu jelas sudah masuk ke ranah politik praktis dan itu bukan merupakan urusan MUI dan Muhammadiyah," katanya dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Rabu (7/5/2025).

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan apabila pemilu bisa terlaksana dengan jujur dan adil, apapun hasilnya harus didukung dan tidak ada hak rakyat untuk menolaknya. Akan tetapi, apabila Pemilu tidak berlaku jujur dan adil, maka hak rakyat untuk mempertanyakan itu. 
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan apabila pemilu bisa terlaksana dengan jujur dan adil, apapun hasilnya harus didukung dan tidak ada hak rakyat untuk menolaknya. Akan tetapi, apabila Pemilu tidak berlaku jujur dan adil, maka hak rakyat untuk mempertanyakan itu.  (Tribunnews.com/Gita Irawan)

Anwar menegaskan bahwa Muhammadiyah dan MUI hanya peduli agar pemerintah berbuat baik bagi bangsa dan kehidupan yang terbaik untuk rakyat Indonesia.

Dia mengatakan dua organisasi tersebut hanya ingin terciptanya keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pancasila dan konstitusi.

"Yang menjadi concern MUI dan Muhammadiyah adalah bagaimana pemerintah terutama Presiden dan Wakil Presiden bisa berbuat baik dan terbaik bagi bangsa dan negara ini."

"Sehingga rakyat bisa hidup dengan aman, tenteram, damai, sejahtera dan bahagia, serta bisa hidup dalam suasana yang berkeadilan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta ajaran agama seperti yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan konstitusi," ujar Anwar.

Pemakzulan Gibran

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Mereka yang ikut meneken surat tersebut Yakni:

Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Delapan sikap forum tersebut yakni :

TUNTUTAN GANTI GIBRAN - Foto mantan Panglima ABRI, sekaligus eks Wakil Presiden, Jenderal Purn TNI Try Sutrisno. Sebanyak 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel, mendukung pencopotan Gibran dan sudah membubuhkan tanda tangan.
TUNTUTAN GANTI GIBRAN - Foto mantan Panglima ABRI, sekaligus eks Wakil Presiden, Jenderal Purn TNI Try Sutrisno. Sebanyak 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel, mendukung pencopotan Gibran dan sudah membubuhkan tanda tangan. (Kolase Tribunnews.com)
Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan