Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat, Sebanyak 63 Lokasi Beroperasi Juli Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program pemerataan akses pendidikan. Sebanyak 63 titik sekolah rakyat dipastikan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Agus Zainal Arifin, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Agus menyampaikan bahwa proyek ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

“Sesungguhnya arahan presiden Prabowo menyampaikan bahwa ada 200 sekolah rakyat yang direncanakan,” ujar Zainal dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Zainal menuturkan, hingga 12 Mei 2025, telah terdata 63 titik sekolah rakyat yang siap beroperasi pada pertengahan Juli tahun ini.

“Insya Allah pertengahan Juli akan sudah dimulai. Sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya,” katanya.

Program Sekolah Rakyat ini dibagi dalam dua skema pembiayaan. Sebanyak 100 sekolah rakyat akan dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Sementara, 100 sisanya akan dibangun melalui kolaborasi dengan sektor swasta, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Yang 100 adalah sekolah rakyat yang dibangun oleh APBN, dalam hal ini akan didukung oleh Kementerian PU. Kemudian 100 lagi itu partisipasi dari dukungan swasta, yang didukung oleh Kemensesneg dan Kementerian BUMN,” jelasnya.

Baca juga: Sekolah Rakyat akan Mulai Beroperasi Juli 2025, Biaya Hidup Siswa Ditanggung Negara

Pemerintah juga menetapkan target pembangunan minimal 100 sekolah rakyat per tahun. Dengan skema ini, setiap kabupaten dan kota di Indonesia diharapkan memiliki setidaknya satu sekolah rakyat dalam beberapa tahun ke depan.

“Minimal 100 sekolah rakyat itu harus dibangun setiap tahun, sehingga ke depan setiap kabupaten/kota dapat memiliki satu sekolah rakyat,” tegas Zainal.

Persebaran titik sekolah rakyat yang telah dikontrak pun cukup merata. Tercatat, 34 titik berada di Pulau Jawa, 13 di Sumatera, 8 di Sulawesi, 3 di Bali dan Nusa Tenggara, masing-masing 2 di Kalimantan dan Maluku, serta 1 titik di Papua dan Yahukimo.

Langkah ini dinilai sebagai strategi penting pemerintah untuk memperkuat pemerataan pendidikan nasional dan menjawab kesenjangan akses belajar di berbagai wilayah, terutama daerah tertinggal dan pelosok.

Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta, sekolah rakyat diharapkan menjadi model pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.