Hasil Datangi KPK, Dedi Mulyadi Bakal Efisiensi Anggaran Pemprov Jabar hingga Rp 5 Triliun

TRIBUNNEWS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/5/2025).

Dedi mengaku, kedatangannya ke KPK adalah untuk bertemu Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Ujang Bahtiar.

Dalam pertemuannya dengan Ujang, Dedi mengatakan pihaknya diminta untuk melakukan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Utamanya, kata dia, dalam bidang pendidikan, kesehatan, hingga jaringan listrik.

"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik," kata Dedi, Senin.

"Itu menjadi prioritas utama kami dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat," jelasnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Balas Sindiran DPRD Jabar Fraksi PDIP: Ingin Dihargai, tapi Tak Pernah Menghargai

Atas arahan dari KPK, Dedi pun akan melakukan efisiensi anggaran hingga Rp5 triliun.

Efisiensi itu nanti akan dialihkan untuk program yang lebih penting.

Ia lantas mencontohkan, anggaran Rp700 miliar untuk belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang pendidikan, akan dialihkan menjadi ruang kelas baru.

"Misalnya, di dunia pendidikan, ada belanja Rp700 miliar lebih untuk TIK, sedangkan yang dibutuhkan oleh pendidikan adalah ruang kelas baru. Sehingga, anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru," urai Dedi, dilansir Kompas.com.

"Ada realokasi dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun (untuk infrastruktur jalan)."

"Kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah, (tapi) yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, maka ada realokasi hampir Rp250 miliar untuk belanja penerangan listrik warga," terangnya.

APBD Jabar Disorot

Diketahui, KPK menyoroti anggaran Pemprov Jabar. KPK lewat Direktur Korsup Wilayah II, Ujang Bahtiar, mengingatkan agar Pemprov Jabar mengutamakan keselarasan perencanaan anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta visi dan visi daerah.

Ujang menekankan, pembangunan harus dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Arah pembangunan harus diukur dengan kebermanfaatan kepada masyarakat, ini menjadi sorotan KPK," ujar Ujang, Senin.