Tantangan Bimo Wijayanto Pimpin DJP: Bangun Soliditas Internal dan Kepercayaan Publik
Dirjen Pajak baru Bimo Wijayanto hadapi tantangan besar: bangun soliditas internal DJP dan pulihkan kepercayaan publik demi target fiskal.
Kepastian hukum berarti bahwa peraturan pajak harus jelas, konsisten, dan tidak berubah-ubah secara mendadak.
“Ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memperkuat kepercayaan investor domestik maupun asing,” ungkap Ariawan.
Di sisi lain, dia menilI keadilan tidak selalu berarti sama rata, tetapi proporsional dan berpihak pada kelompok yang rentan. Kebijakan seperti penguatan progressive tax, insentif pajak yang tepat sasaran, serta perbaikan skema restitusi menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan sukarela.
"Dengan berbagai latar belakang keilmuan yang dimiliki dan dukungan politik dari pemerintah atas semua kebijakan yang ditetapkan, Bimo akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya di DJP," tandasnya
Baca juga: Bimo Wijayanto Jadi Dirjen Pajak, Sri Mulyani: Terima Kasih Menko Airlangga Sudah Menghibahkan
Sebelumnya, Bimo Wijayanto resmi sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Jumat (23/5/2025).
Sebelumnya, dia menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kementerian Perekonomian.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasih kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, karena telah mentransfer pegawainya ke Kementerian Keuangan.
"Terima kasih Pak Menko (Airlangga Hartarto) telah menghibahkan Pak Bima ke kami," kata Sri Mulyani saat Pelantikan Pejabat Eselon I Kemenkeu, secara virtual, Jumat.
"Dan juga selama ini bekerjasama dalam menggodok seluruh kebijakan- kebijakan ekonomi, di mana APBN dan keuangan negara sering menjadi sesuatu yang sangat diandalkan," tuturnya.
Bendahara negara itu menyebut bahwa para pejabat yang sudah dilantik itu tidak akan bisa bekerja sendiri. Perlu ada sinergi yang kuat satu sama lain.
"Sinergi adalah keniscayaan, bukan hanya slogan kosong. Sinergi juga adalah kebutuhan. Saya ingin seluruh pejabat di Kementerian Keuangan menyadari dan hari ini adalah hari Jumat yang biasanya kalau umat Islam mengatakan Jumat berkah," tutur Sri Mulyani.
"Ini bukan untuk memuaskan pimpinan, ini adalah tanggung jawab sejarah yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia. Jaga integritas karena dia merupakan tiang utama bagi bendahara negara untuk terus menjaga dan mengelola keuangan negara," terang dia.
Diketahui, Bimo menggantikan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya yakni Suryo Utomo. Sementara Suryo Utomo menjadi Kepala Badan Intelijen Keuangan.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Diprediksi Naik di 2026 Akibat Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah |
![]() |
---|
Rasio Pajak Indonesia Jadi Sorotan, Hanya 12 Persen dari PDB |
![]() |
---|
Menteri Keuangan Berganti, Kebijakan Moratorium Kenaikan Pajak Diharapkan Tetap Konsisten |
![]() |
---|
Curhat Harus Bayar Pajak Waris Rumah Mencapai Puluhan Juta, Leony Sindir Lewat Lirik Lagu Koes Plus |
![]() |
---|
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun: Stabilisasi Harga dan Reformasi Pajak Jadi Kunci Menkeu Baru |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.