DPR Kecam Ormas GPK yang Provokasi TNI Hingga Nyaris Bentrok: Tak Ada Ruang untuk Premanisme
Sebuah video yang memperlihatkan ketegangan antara anggota Ormas Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dan TNI viral di media sosial.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan ketegangan antara anggota Ormas Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dan TNI viral di media sosial.
Insiden ini terjadi di Pertigaan Salaman, Magelang, Jawa Tengah, saat anggota GPK berpapasan dengan anggota TNI Yonif 403.
Ketegangan meningkat ketika anggota GPK menggeber knalpot, memicu reaksi anggota TNI yang turun dari truk.
Meskipun situasi sempat memanas, bentrokan fisik dapat dihindari dan TNI berusaha menertibkan anggota GPK yang terlibat.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam para oknum ormas yang masih menggunakan cara premanisme.
“Ormas kan harusnya menjadi mitra masyarakat dan negara, tapi kalau justru menyebar ketegangan, sok jagoan, maka harus ditertibkan. Selain itu, sikap mereka yang memprovokasi tentara dengan menggeber-geber motor bahkan sampai menendang mobil ini sangat tidak bisa diterima karena provokasi seperti ini sangat bisa berujung bentrok," kata dia kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
"Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap negara karena negara dianggap membiarkan premanisme berbaju organisasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sahroni meminta pihak kepolisian meringkus para provokator yang menyulut kerusuhan tersebut.
“Jadi saya minta polisi segera tangkap para provokator di video itu. Kita tidak bisa bersikap permisif terhadap bentuk-bentuk penghadangan, pelecehan, atau konfrontasi terhadap aparat negara. Dan kita juga sedang gencar-gencarnya menertibkan oknum ormas seperti ini. Jadi sekalian sikat aja semuanya biar paham aturan,” pungkasnya.
Komisi III Soroti Dugaan Pungli ke 128 Kepala Desa oleh Kejari Samosir, Minta Kejagung Turun Tangan |
![]() |
---|
Legislator Gerindra Usul RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas 2026 |
![]() |
---|
Dissenting Opinion, 4 Hakim MK Nilai DPR Seharusnya Perbaiki UU TNI |
![]() |
---|
Pasca Demo Aparat Masih Jaga DPR, Legislator PDIP: Jangan Sampai Ganggu Aktivitas Wartawan |
![]() |
---|
DPR Soroti Minimnya Koordinasi LPSK dan Aparat Hukum, Usul Adanya Liaison Officer Permanen |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.