Istana: Reshuffle Bisa Dilakukan Presiden Kapanpun, Orang di Luar Cuma Nebak Saja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Kepala Presidential Communications Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa isu reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. 

Ia meminta publik tidak berspekulasi berlebihan karena keputusan tersebut hanya diketahui oleh Presiden sendiri.

“Reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapan pun Presiden mau. Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, tidak disampaikan langsung oleh Presiden, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi,” kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Menurut Hasan, suara-suara di luar terkait reshuffle bisa dianggap sebagai dinamika demokrasi yang wajar.

“Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja. Atau aspirasi, ‘tolong ganti ini’, ‘tolong ganti itu’, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif,” ujar Hasan.

Ia menyebut Presiden memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja para pembantunya di kabinet.

 Termasuk jajaran menteri mana yang masih layak untuk dipertahankan atau tidak.

“Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh. Dan hanya Presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi,” katanya.

Hasan pun menegaskan tidak ada pernyataan resmi dari Presiden terkait adanya reshuffle dalam waktu dekat.

Ia menyebut isu tersebut terus hangat karena menjadi perbincangan publik, namun belum ada keputusan final.

“Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

Ia juga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo baru-baru ini soal integritas pejabat publik.

“Kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden, sesuai dengan tugas, mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasan menambahkan pesan tersebut berlaku umum dan tidak ditujukan pada pihak atau nama tertentu.

“Itu peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu. Kira-kira begitu,” pungkasnya.