Pimpinan DPR Terima Perwakilan Pensiunan PT Pos Indonesia, Ini Dua Hal Penting yang Dibahas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima perwakilan Serikat Pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia.

Pertemuan digelar di Gedung Nusantara III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Dasco mengungkapkan, pihaknya mendengarkan langsung aspirasi dari para pekerja dan pensiunan yang telah lama memperjuangkan kejelasan nasib mereka di PT Pos Indonesia.

“Barusan kami dari Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR mengadakan rapat, mendengar aspirasi dari Serikat Pekerja PT Pos Indonesia. Mereka menyuarakan permasalahan yang sudah lama timbul di PT Pos Indonesia,” kata Dasco kepada awak media setelah pertemuan.

Dasco menjelaskan, terdapat sejumlah poin penting yang disampaikan pada pertemuan itu.

Baca juga: Soroti Tingginya Angka Pengangguran, Anggota Komisi IX DPR: Job Fair Jangan Sekadar Formalitas

Satu di antaranya adalah keprihatinan mereka terhadap kebijakan penghapusan hak pensiun.

Serta persoalan sistem pengupahan dan sistem kerja di perusahaan pelat merah tersebut.

“Concern mereka adalah bagaimana pensiun yang tadinya ada kemudian dihilangkan, jadi mereka ingin itu dikembalikan. Lalu ada juga soal sistem pengupahan dan sistem kerja di PT Pos Indonesia,” ucap Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Baca juga: PDIP Apresiasi Purnawirawan TNI yang Kirim Surat Pemakzulan Gibran ke DPR: Bentuk Perhatian Senior

Lebih lanjut, Dasco memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.

“Kami akan segera menindaklanjuti untuk koordinasi dengan Kementerian BUMN, Danantara, serta direksi PT Pos,” tandasnya.

Untuk diketahui, awalnya elemen buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB), bersama para pensiunan PT Pos Indonesia, akan turun ke jalan menggelar aksi besar-besaran di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI pada hari Selasa, (3/6/2025).

Namun, aksi tersebut batal digelar.