Jumat, 1 Mei 2026

Tambang Nikel di Raja Ampat

Menteri Bahlil Jawab Kabar Dimarahi Prabowo soal Tambang di Raja Ampat

Isu itu mencuat setelah sejumlah pihak menyebut Prabowo memberikan teguran keras kepada sejumlah menteri, termasuk Bahlil.

Tayang:
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
Foto tangkapan layar
TAMBANG NIKEL - Menter ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) dalam konferensi pers terkait tambang nikel di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6/2025).  Seskab Teddy Indra Wijaya dan Mensesneg Prasetyo Hadi mendampingi. /Youtube: Sekretariat Presiden 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi santai kabar yang menyebut dirinya sempat dimarahi Presiden terpilih Prabowo Subianto saat pertemuan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6/2025).

Isu itu mencuat setelah sejumlah pihak menyebut Prabowo memberikan teguran keras kepada sejumlah menteri, termasuk Bahlil.

Kabar itu berhembus di tengah polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat.

Saat ditanya awak media, Bahlil membantah kabar tersebut dan justru balik bertanya kepada wartawan.

“Kamu kok kayak paling tahu aja,” ujar Bahlil di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Meski tidak menjelaskan secara rinci isi pertemuan, Bahlil menekankan bahwa kabar tersebut tidak benar.

“Enggak lah (dimarahi Prabowo),” katanya singkat.

Izin Tambang Dicabut

Pada kesempatan itu, Menteri ESDM mengatakan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) nikel untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

"Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut," kata Bahlil.

Menurut Ketua Umum Golkar tersebut terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah mencabut empat izin pertambangan tersebut. Pertama berdasarkan laporan Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq dan juga hasil peninjauan lapangan.

"Secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan  Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun mengecek di lapangan kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan konservasi," katanya.

Menurut Bahlil meskipun masih bisa diperdebatkan mengenai IUP tersebut diberikan sebelum penetapan kawasan geopark.

Namun Presiden memberikan perhatian khusus untuk menjadikan dan menjaga Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved