Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Eks Ketua MK: Ekspresi Kekecewaan, Kuncinya Ada di DPR

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai, usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka merupakan ekspresi kekecewaan.

Oleh karenanya, usulan pemakzulan Gibran harus ditanggapi secara serius.

Akan tetapi, menurut Jimly, desakan pemakzulan Gibran ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan.

Jimly menyebut, pemakzulan atau impeachment perlu dicari alasan yang tepat,

Hal itu disampaikan Jimly dalam program Kabar Petang yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Senin (9/6/2025).

"Saya sudah beberapa kali bicara mengenai ini soal ekspresi dari kekecewaan, kemarahan. Ini harus ditanggapi serius, tapi tidak perlu juga khawatir," papar Jimly.

"Karena kalau mencari alasan untuk impeachment, tentu mudah cari kasusnya, cari pasalnya. dan juga di MK sendiri karena memang belum pernah ada kasus impeachment, tentu mereka juga akan semangat ya kalau ada kasus yang resmi diajukan oleh DPR," lanjutnya.

6 Alasan Pemakzulan

Selanjutnya, Jimly menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus melalui MK.

Lalu, ia menguraikan latar belakang pembentukan MK, yakni melihat kasus Gus Dur yang diberhentikan dari jabatan Presiden RI oleh MPR tanpa proses hukum yang berarti.

"Dan mekanisme pemberhentian Presiden, Wakil Presiden itu sebagaimana sudah diatur di Undang-Undang Dasar, mengambil pelajaran dari kasus Gus Dur tempo hari diberhentikan oleh MPR hanya karena jumlah suara tanpa proses hukum yang berarti gitu ya," paparnya.

Baca juga: 3 Poin Reaksi Eks Ketua MK soal Sulitnya Pemakzulan Gibran, Singgung KIM Plus, Prabowo Akan Lindungi

"Nah, karena itu, ini awal mula ide pembentukan MK ya memang gara-gara Gus Dur diberhentikan tanpa proses hukum," tambah Jimly,

"Nah, sesudah perubahan ketiga dan keempat apalagi sudah disepakati Pilpres langsung, maka disimpulkan harus ada lembaga yang mengadili lebih dulu sebelum diberhentikan oleh MPR." jelasnya.

Jimly pun menjelaskan ada enam alasan pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden secara konstitusional.

Namun, salah satu alasan yang lebih mudah untuk dicari buktinya adalah perbuatan tercela.

"Nah, maka di situlah tempatnya MK dengan satu di antara enam kemungkinan alasan. empat pertimbangan hukum yaitu karena melanggar, karena berkhianat pada negara, atau korupsi atau suap, atau karena melakukan tindak pidana berat lainnya, yang ancamannya di atas 5 tahun. Itu empat kategori alasan hukum," ujar Jimly.

"Tapi yang kelima adalah karena pertimbangan perbuatan tercela. Nah, ini lebih gampang ini mencari buktinya, mencari kasusnya," katanya lagi,

"Nah, yang terakhir karena alasan administrasi karena mundur, karena mengundurkan diri, meninggal atau ditemukan kenyataan adanya syarat yang berubah, syarat yang tadinya terpenuhi menjadi tidak terpenuhi karena sakit dan sebagainya," lanjutnya.

"Jadi enam alasan itulah yang bisa menjadi sebab alasan yang dipakai untuk mengadili impeachment atau pemakzulan di MK," tegas Jimly.

Kuncinya Ada di DPR

Jimly pun menegaskan bahwa meski MK sudah menyetujui, kunci pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden ada pada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

"Nah, tapi kalau sudah diiyakan disetujui oleh MK barulah dibawa ke MPR oleh DPR. Jadi kuncinya sebetulnya bukan di MK-nya. Kalau di MK-nya relatif gampang, mudah ya kan. Apalagi karena belum ada perkara, para hakimnya semangat juga, tapi di DPR itu kuncinya," tegasnya.

Desakan Pemakzulan Gibran

Sebagai informasi, desakan pemakzulan Gibran yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI telah memasuki babak baru.

Surat dari forum tersebut kabarnya sudah berada di meja Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW).

"Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR. Tapi sekarang lagi reses memang jadi kalau saya ada di sini kan ada Dapil saya di Jakarta," kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Akan tetapi, Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui keberadaan surat tersebut lantaran belum masuk kantor selama beberapa hari, jelang libur Idul Adha.

"Saya belum masuk kantor sudah beberapa hari ini karena mau lebaran ini," ujar Muzani saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

Adapun surat berisi usulan pemakzulan Gibran sesuai mekanisme hukum yang berlaku ini dikirim tak hanya ke pimpinan MPR, tetapi juga pimpinan DPR.

Surat tersebut ditandatangani oleh empat tokoh purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

(Tribunnews.com/Rizki A.)