Dekat dengan Opung Luhut, Gus Rozi Komisaris PT Gag Disebut Punya Relasi dengan Lingkaran Jokowi

"Dia juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi di Sumatra Selatan tahun 2024 lalu, dalam kasus dugaan korupsi pertambangan di Sumsel."

"Lalu, menjadi saksi dalam kasus korupsi nikel di blok Mandeodo di Konawe Utara, tahun 2024," tutur Melky.

Merujuk dari rekam jejak Lana itu, Melky menduga kuat perempuan tersebut kerap meloloskan kebijakan pertambangan yang berujung polemik.

"Ia diduga sering meloloskan berbagai kebijakan mineral dan batubara yang menuai polemik publik," katanya.

Sosok selanjutnya yang disorot Melky adalah pensiunan perwira TNI, Saptono Adji.

Baca juga: 4 Alasan IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat Tak Dicabut: Aset Negara hingga Diklaim Jauh dari Geopark

Ia mengatakan, keberadaan Gus Rozi, Lana, dan Saptono di kursi komisaris PT Gag Nikel, semakin menguatkan dugaan adanya konflik kepentingan dalam aktivitas tambang di Raja Ampat.

"Ada Brigjen Purn Saptono Adji. Jadi, keberadaan orang-orang ini menguatkan dugaan awal, bahwa pembiaran terhadap PT Gag NIkel ini memang karena terjadi konflik kepentingan yang besar," pungkasnya.

Alasan IUP PT Gag Nikel Tak Dicabut

Diketahui, PT Gag Nikel menjadi satu-satunya dari total lima perusahaan, yang Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya tak dicabut.

Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP), dan PT Nurham.

Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membeberkan alasannya.

Bahlil mengatakan, PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan pT Aneka Tambang (Antam) Tbk, adalah aset negara.

Alasan itulah yang membuat pemerintah masih "mempertahankan" PT Gag Nikel beroperasi di Raja Ampat.

"Karena itu juga adalah bagian dari aset negara," kata Bahlil, Selasa (10/6/2025).

Ia memastikan pihaknya akan mengawasi PT Gag Nikel sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"(Sesuai) arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya," imbuh Bahlil.

Selain aset negara, PT Gag Nikel juga dianggap telah memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Dia (PT Gag Nikel) melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus. Alhamdulillah sesuai dengan AMDAL," jelas Bahlil.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Taufik Ismail)