Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Sebut Butuh 3 Kali Pilpres Lagi untuk Capres Non-Jawa Bisa Menang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie memprediksi bahwa Indonesia masih membutuhkan setidaknya tiga kali pemilihan presiden (Pilpres) lagi sebelum masyarakat siap memilih calon presiden (capres) dari luar Pulau Jawa sebagai pemimpin nasional.

Hal itu disampaikan Jimly dalam sebuah forum diskusi ketatanegaraan di Jakarta pada Jumat (13/6/2025).

Baca juga: Pilpres Masih Lama, Muncul Wacana Capres dari Kalangan Mantan Kapolri, Bakal Berjalan Mulus?

“Pertama kali orang non-Jawa jadi capres, namanya Hamzah Haz, wakilnya Agum Gumelar orang Sunda, dapet 3 persen. Yang kedua, namanya orang Bugis, Pak Jusuf Kalla wakilnya Wiranto dapetnya 15%. Yang ketiga, Anies Baswedan, keturunan Yaman, kelahiran Cirebon, besar di Yogyakarta, wakilnya dari Jawa Timur, dapetnya 24%,” kata Jimly.

“Jadi 3, 15, 24. Mungkin membutuhkan 3 kali lagi pilpres bisa dapet 51%. Gitu lho,” lanjutnya.

Jimly menilai bahwa representasi capres dari luar Jawa masih menghadapi tantangan besar, baik secara kultural, historis, maupun struktural. 

Namun, ia optimistis bahwa dengan pengalaman politik yang terus berkembang, masyarakat akan semakin terbuka memilih pemimpin dari berbagai latar belakang.

“Biarlah kita punya pengalaman selama sekian puluh kali Pilpres. Ada calon dari Papua, dari Aceh, dari Manado, dari Sunda, dari Kalimantan, jangan lupa, ada dari Palembang juga, kampung saya,” jelasnya.

Ia menyinggung contoh dari Amerika Serikat, yang butuh waktu lebih dari dua abad untuk bisa memilih presiden berkulit hitam seperti Barack Obama. 

Baca juga: Pengamat: Dedi Mulyadi Bisa Melenggang ke Pilpres 2029 dan Lawan Prabowo Asal Penuhi Aspek Ini

Indonesia, menurutnya, juga akan sampai pada titik serupa jika terus memberi kesempatan kepada semua kelompok masyarakat.

“Suatu hari nanti, entah itu kapan, akan ada orang setengah hitam kayak Obama jadi Presiden Amerika. Amerika butuh dua setengah abad. Maka kita pun harus mencoba terus,” ujarnya.

Dalam hal ini, Jimly juga menyinggung perlunya memperbaiki sistem politik, termasuk dengan membuka peluang lebih besar bagi partai-partai peserta pemilu untuk mencalonkan presiden tanpa hambatan ambang batas pencalonan ayau presidential threshold.

“Kalau rakyatnya menghendaki seseorang, pasti akan dipilih. Tanpa harus menutup peluang bagi yang lainnya,” tuturnya.