Prabowo Tegaskan Tak Ada Reshuffle Kabinet, Rocky Gerung: Harusnya Opini Publik Dipertimbangkan

Alasannya, karena banyaknya evaluasi dari publik yang mengemuka.

Termasuk tentang kementerian yang dianggap potensial merusak reputasi pemerintahan Prabowo dengan kegaduhan dan gagasan yang tidak berdampak.

"Tiga bulan pertama seharusnya presiden sudah mampu menilai kinerja Kementerian, terlebih ini sudah 6 bulan lebih. Evaluasi tentu sudah miliki kecukupan data," kata Dedi, dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).

Menurut Dedi, Presiden perlu mengambil langkah pergantian untuk memperkuat cita-cita pembangunan agar lebih solid, dan terbangun sistem kerja lebih baik.

Dedi pun menduga, Prabowo hingga saat ini belum melakukan reshuffle meski desakan publik menguat, karena pertimbangan politis terkait komposisi koalisi yang belum sepenuhnya solid. 

"Presiden Prabowo juga terkesan tidak menyukai polemik, sehingga perlu langkah hati-hati dalam melakukan pergantian," ucapnya. 

Sebelumnya, kabar mengenai adanya reshuffle dalam waktu dekat ini mencuat dalam beberapa hari terakhir, apalagi setelah sejumlah elite Gerindra bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Mengenai hal ini, Kepala Presidential Communications Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan isu reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.

Dia pun meminta publik tidak berspekulasi berlebihan karena keputusan tersebut hanya diketahui oleh Presiden sendiri.

"Reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau. Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, tidak disampaikan langsung oleh Presiden, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi," kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Menurut Hasan, suara-suara di luar terkait reshuffle bisa dianggap sebagai dinamika demokrasi yang wajar.

"Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja. Atau aspirasi, ‘tolong ganti ini’, ‘tolong ganti itu’, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif," ujar Hasan.

Hasan mengatakan, Presiden memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja para pembantunya di kabinet, termasuk jajaran menteri mana yang masih layak untuk dipertahankan atau tidak.

"Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh. Dan hanya Presiden yang tahu."

"Karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi," katanya.