Prabowo Tegaskan Tak Ada Reshuffle Kabinet, Rocky Gerung: Harusnya Opini Publik Dipertimbangkan

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan tidak akan ada reshuffle kabinet karena menilai menteri-menterinya sudah bekerja dengan baik.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan saat menanggapi soal desakan publik belakangan ini terkait reshffle kabinet, karena beberapa pejabat negara dianggap menimbulkan kegaduhan.

"Saya tidak ada rencana mau reshuffle," kata Prabowo, usai menghadiri Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (International Conference on Infrastructure/ICI) di JCC, Senayan Jakarta, Kamis (12/6/2025).

"Kalau menurut saya ya begini. Untuk supaya tidak ada spekulasi dalam arti saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik, terus terang saja," sambungnya.

Mengenai hal ini, Rocky mengatakan, tentunya Prabowo sebagai presiden memiliki alat ukur sendiri ketika menilai para menterinya, tetapi hal itu bersifat subjektif.

Menurut Rocky, Prabowo seharusnya mempertimbangkan opini publik juga, apalagi mereka selama ini juga menilai melalui masalah-masalah yang muncul.

"Hal yang memungkinkan kita mengukur sesuatu, seharusnya tidak didasarkan pada apa yang diberitakan dari dalam kabinet, walaupun penilaian Pak Prabowo timnya sukses, tapi harus dipertimbangkan dan diperhatikan pertimbangan publik," ungkapnya, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (13/6/2025).

"Publik mungkin tidak mampu untuk menemukan data real, menteri siapa yang prestasinya buruk atau cemerlang, publik hanya membaca lalu lintas opini publik di dalam negeri," sambungnya.

Masalah-masalah mengenai PHK hingga sejumlah menteri yang pernah dipanggil KPK, imbuh Rocky, itulah yang menjadi penilaian publik ada yang tidak beres di dalam pemerintahan.

"Fakta bahwa ada PHK dibaca publik sebagai kegagalan dari pemerintah untuk menjamin lapangan kerja."

"Demikian juga isu-isu yang beredar di masyarakat, seperti menteri-menteri yang namanya pernah disebut di KPK, di Kejaksaan, semua itu jadi semacam pengetahuan publik bahwa ada yang nggak beres," urai dia.

Baca juga: Maklumi Menterinya yang Kadang Ada Salah Bicara, Prabowo Tak Berniat Reshuffle: Mereka Kerja Keras

Maka dari itu, Rocky menuturkan, Prabowo harus membandingkan subjektivitasnya sebagai pemimpin ketika menilai kabinet sendiri dengan objektivitas publik saat menilai pemerintahannya saat ini.

"Jadi sekali lagi, bagaimana Presiden Prabowo itu membandingkan antara subjektivitas beliau sebagai pemimpin yang merasa kabinetnya berhasil dan objektivitas publik yang menilai bahwa banyak kegagalan yang disebabkan ketiadaan kapasitas dari beberapa menteri."

"Isu reshuffle akan ada terus, tinggal kapan hal itu betul-betul jadi pusat pertimbangan presiden, ini kan cuma soal waktu," ungkap Rocky.

Pengamat Nilai Prabowo Belum Lakukan Reshuffle karena Pertimbangan Politis

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet sudah layak dilakukan Prabowo sebagai presiden.

Alasannya, karena banyaknya evaluasi dari publik yang mengemuka.

Termasuk tentang kementerian yang dianggap potensial merusak reputasi pemerintahan Prabowo dengan kegaduhan dan gagasan yang tidak berdampak.

"Tiga bulan pertama seharusnya presiden sudah mampu menilai kinerja Kementerian, terlebih ini sudah 6 bulan lebih. Evaluasi tentu sudah miliki kecukupan data," kata Dedi, dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).

Menurut Dedi, Presiden perlu mengambil langkah pergantian untuk memperkuat cita-cita pembangunan agar lebih solid, dan terbangun sistem kerja lebih baik.

Dedi pun menduga, Prabowo hingga saat ini belum melakukan reshuffle meski desakan publik menguat, karena pertimbangan politis terkait komposisi koalisi yang belum sepenuhnya solid. 

"Presiden Prabowo juga terkesan tidak menyukai polemik, sehingga perlu langkah hati-hati dalam melakukan pergantian," ucapnya. 

Sebelumnya, kabar mengenai adanya reshuffle dalam waktu dekat ini mencuat dalam beberapa hari terakhir, apalagi setelah sejumlah elite Gerindra bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Mengenai hal ini, Kepala Presidential Communications Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan isu reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.

Dia pun meminta publik tidak berspekulasi berlebihan karena keputusan tersebut hanya diketahui oleh Presiden sendiri.

"Reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau. Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, tidak disampaikan langsung oleh Presiden, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi," kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Menurut Hasan, suara-suara di luar terkait reshuffle bisa dianggap sebagai dinamika demokrasi yang wajar.

"Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja. Atau aspirasi, ‘tolong ganti ini’, ‘tolong ganti itu’, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif," ujar Hasan.

Hasan mengatakan, Presiden memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja para pembantunya di kabinet, termasuk jajaran menteri mana yang masih layak untuk dipertahankan atau tidak.

"Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh. Dan hanya Presiden yang tahu."

"Karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi," katanya.

Hasan kemudian merujuk pada pernyataan Prabowo baru-baru ini soal integritas pejabat publik.

"Kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden, sesuai dengan tugas, mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasan menambahkan pesan tersebut berlaku umum dan tidak ditujukan pada pihak atau nama tertentu.

"Itu peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu. Kira-kira begitu," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul)