Penebalan Bansos Rp11,93 Triliun Dianggap Efektif dan Tepat Sasaran, Pengamat Beri Apresiasi

TRIBUNNEWS.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menjadi peredam guncangan di tengah pelemahan ekonomi domestik akibat dampak tekanan global. Terbaru, pemerintah melakukan penebalan bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi periode Juni-Juli 2025. 

Paket stimulus ekonomi periode Juni hingga Juli 2025 yang berisi lima kebijakan dengan total keseluruhan paket senilai Rp24,44 triliun dikeluarkan pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kelompok kebijakan dalam paket stimulus ekonomi terbagi menjadi lima, yakni diskon transportasi, insentif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). 

“Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Senin (2/6/2025).

Baca juga: Penebalan Bansos Rp400 Ribu per KPM Penerima BPNT, Cair Bulan Juni - Juli 2025

Terkait penebalan bansos, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,93 triliun yang mencakup tambahan Kartu Sembako sebesar Rp200 ribu per bulan dan bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan. 

Masing-masing bantuan tersebut diberikan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan (Juni dan Juli 2025). 

"Saat ini, untuk penebalan bantuan sosial akan diberikan tambahan dana Rp 200.000 per bulan, untuk 2 bulan kepada penerima sasaran kelompok penerima manfaat untuk program kartu sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima manfaat," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025). 

Selain diberikan Rp200.000 per bulan untuk 2 bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni, Sri Mulyani juga menekankan penerima akan mendapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk 2 bulan, sehingga akan dapat 20 kg beras. 

Penebalan bansos ini disambut positif oleh Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede. Ia menilai penebalan bansos sebesar Rp11,93 triliun Juni-Juli 2025 ini sangat efektif sebagai bantalan ekonomi di tengah tekanan global. 

“Stimulus ini secara spesifik menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Langkah ini sangat strategis karena diluncurkan tepat menjelang libur sekolah dan tahun ajaran baru, ketika kebutuhan konsumsi masyarakat meningkat,” ucap Josua ketika dihubungi Tribunnews, Senin (23/6/2025).

Menurut Josua, dampak positif dari penebalan bansos ini jauh lebih kuat dibandingkan stimulus listrik sebelumnya karena langsung meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. 

Baca juga: Kemensos Salurkan Bansos Tahap II Akhir Mei, Pakai Data DTSEN untuk Tepat Sasaran

Tepat Sasaran Gunakan DTSEN

Bicara bantuan sosial dari pemerintah, penyaluran ke masyarakat yang tepat sasaran selalu menjadi tantangan. Maka itu, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pemutakhiran target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Sistem ini juga diverifikasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kelompok miskin dan rentan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan data tunggal tersebut telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai data, termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei,” jelas Amalia, dikutip dari rilis Kemenkeu.