Pemerintah Ajak Industri Selenggarakan Program Magang 6 Bulan untuk Fresh Graduate dengan Gaji UMP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi 2025, salah satunya program magang untuk 20.000 lulusan baru atau fresh graduate hingga maksimal satu tahun setelah lulus yang memiliki gelar D3 hingga S1. Nantinya para lulusan tersebut akan diserap oleh sejumlah industri.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Senin (15/9/2025).

"Program magang lulusan dari perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun, apakah itu S1, D3, dan yang lain itu link and match-kan, dikerjakasaman dengan sektor industri," kata Airlangga.

Para peserta program magang akan diupah dengan standar upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan lokasi tempat mereka menjalani magang.

Para lulusan D3 dan S1 tersebut akan menjalani magang dengan bayaran UMP selama 6 bulan. Target program tersebut mencapai 20 ribu peserta.

"Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan Rp 198 miliar," katanya.

Harapannya dengan digulirkannya program ini dapat mendorong ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Setidaknya 10 persen dari mereka yang mengikuti magang dapat langsung masuk ke industri.

 "Jadi kita berharap dengan 6 bulan mereka punya kemampuan sesuai dengan kemampuan industri, sehingga bisa langsung lepas dan masuk ke industri," katanya.

Airlangga mengatakan program magang tersebut diatur pusat, namun ia berharap lulusan perguruan tinggi di daerah dapat dipekerjakan di industri daerah.

Baca juga: Pemerintah Diskon 50 Persen Iuaran JKK dan JKM untuk Driver Ojol, Ojek Pangkalan dan Kurir

"Link and match kita atur pusat, tetapi kan perguruan tinggi di daerah diharapkan dipekerjakan dengan industri di daerah. Misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Banten," katanya.

"Kecuali di daerah yang 3T, kita harus pindahkan mereka sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia," pungkasnya.