Sufmi Dasco Diingatkan Jaga Etika Ketatanegaraan dalam Peran Aktifnya Jembatani Eksekutif-Legislatif

TRIBUNNEWS.COM - Peran aktif Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam menjembatani isu nasional antara legislatif dan eksekutif mendapat apresiasi publik.

Tetapi, Dasco yang juga menjabat Ketua Harian DPP Gerindra diingatkan untuk menjaga etika politik.

Hal itu disampaikan Founder & Eksekutif Voxpol Research and Consulting , Pangi Syarwi Chaniago.

“Peran aktif Dasco bisa diapresiasi, apalagi dalam konteks menjaga stabilitas nasional di masa transisi."

"Tapi, jika terlalu sering masuk ke ranah eksekutif, batas antara fungsi legislatif dan eksekutif bisa menjadi kabur,” ujar Pangi kepada Tribunnews, Senin (23/6/2025).

Pangi mengatakan, dalam sistem presidensial, prinsip pemisahan kekuasaan (trias politica) harus dijaga ketat.

DPR sebagai lembaga legislatif semestinya menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, bukan menjadi perpanjangan tangan komunikasi kebijakan pemerintah.

“Kalau pimpinan DPR terlalu aktif menjelaskan atau mengklarifikasi kebijakan eksekutif, publik bisa bingung."

"Bahkan bisa memunculkan kesan bahwa fungsi pengawasan DPR melemah. Ini bisa jadi preseden buruk secara ketatanegaraan,” tambah Pangi.

Peran Dasco Tetap Dibutuhkan

Meski begitu, Pangi mengakui peran seperti Dasco tetap dibutuhkan dalam masa-masa politik yang rentan seperti saat ini.

Baca juga: Haidar Alwi: Keputusan Prabowo dan Diplomasi Dasco Selamatkan Marwah Aceh

Figur penghubung antara elite partai, pemerintah, dan masyarakat tetap relevan untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dan cepat.

“Saya berharap Dasco terus memainkan peran sebagai jembatan antar-lembaga, tapi tetap menjaga batas konstitusional agar tidak mengaburkan fungsi DPR,” tutupnya.

Diketahui, Dasco kerap menjembatani isu-isu nasional antara legislatif dan eksekutif.

Seperti saat kebijakan distribusi LPG 3 kg, penyesuaian tarif PPN, penunjukan penjabat kepala daerah, hingga penanganan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatra Utara.

Dasco dinilai cepat, komunikatif, dan dianggap merepresentasikan kepentingan rakyat.

Tak hanya itu, Dasco juga mendapat apresiasi luas dalam isu lingkungan nasional.

Seperti mendorong pencabutan izin tambang di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah banyak pihak menyuarakan penolakan atas aktivitas yang berpotensi merusak warisan alam dunia tersebut.

Tekanan publik yang disalurkan lewat sikap DPR itu akhirnya membuahkan hasil: pemerintah mencabut izin tambang yang kontroversial tersebut.

Haidar Alwi Beri Apresiasi

Sementara itu, R Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, juga menyampaikan apresiasi penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas penyelesaian tuntas polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatra Utara.

Keputusan strategis Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek sebagai bagian dari Provinsi Aceh menunjukkan arah baru kepemimpinan nasional yang berani dan berpihak pada keadilan sejarah.

Menurut Haidar Alwi, penyelesaian ini bukan hanya soal administrasi wilayah, melainkan pemulihan integritas nasional di mata rakyat.

“Ketika negara hadir membela kebenaran sejarah dan rasa keadilan masyarakat, maka bangsa ini sedang menegakkan marwahnya sendiri,” kata Haidar dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).

Konferensi pers pada 17 Juni 2025 menjadi penanda bahwa negara hadir untuk menjaga keutuhan, bukan sekadar menengahi sengketa administratif.

Prabowo mengambil alih dinamika empat pulau dan menyatakan sikap final berdasarkan peta sejarah, kajian teknis, dan suara masyarakat. Ini bukan keputusan reaktif, melainkan bagian dari strategi kebangsaan yang matang dan bertanggung jawab.

“Prabowo menunjukkan bahwa seorang pemimpin tak boleh diam saat sejarah dilukai. Ia tidak hanya menandatangani keputusan, tapi mengembalikan harga diri wilayah yang telah lama menunggu kepastian,” ucap Haidar.

Haidar Alwi juga memberikan penghargaan atas peran Dasco yang tampil sebagai figur penting dalam menjaga komunikasi antara parlemen, Presiden, dan masyarakat.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco menjalankan diplomasi kebangsaan yang tidak mencolok namun sangat berdampak.

Saat gejolak meningkat di Aceh dan Sumatera Utara, Dasco memilih langkah konstitusional. Ia mendorong proses dialog lintas institusi dan memastikan semua aspirasi diteruskan secara utuh kepada Presiden.

Dalam konferensi pers, ia menegaskan bahwa DPR telah menyerap masukan dari kedua provinsi dan berdiri mendukung keputusan Presiden secara penuh.

“Peran Pak Dasco tidak banyak disorot, tapi sangat menentukan. Ia menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, menjaga tensi politik tetap rasional, dan memastikan hasilnya berpihak pada keadilan,” kata Haidar Alwi.

(Tribunnews.com/Gilang P, Erik S)