Usai Segel Kantor Perusahaan Konstruksi, KPK Kini Segel Kantor PJN Wilayah I Sumut

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumut, Sabtu (28/6/2025) pagi ini.

Penyegelan tersebut diduga terkait dengan korupsi jalan di Mandailing Natal.

Gedung tersebut terpantau kosong dan tidak ada aktivitas apapun.

Baca juga: OTT KPK di Mandailing Natal Sumut, Ada 2 Klaster Penerimaan Uang Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan

Segel tersebut terletak di bagian pintu masuk kantor.

"Dalam pengawasan KPK," tulisan dalam pagar pintu tersebut. 

Hingga saat ini Tribun Medan masih berupaya konfirmasi terkait penyegelan dan siapa-siapa saja yang ditangkap dalam OTT di Medan. 

Diketahui,  KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Wilayah Sumatera Utara. 

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Budi Prasetyo mengatakan OTT KPK di Mandailing Natal itu pada Kamis (26/6/2025) malam.

Dikatakannya, kegiatan OTT KPK di Mandailing Natal tersebut dilakukan karena dugaan tindak pidana korupsi ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.

Hasil OTT ini, kata Budi, ada enam orang yang diamankan. 

"OTT ini dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Jalan di PUPR dan proyek reservasi jalan PJN wilayah 1 Sumut," jelasnya saat dikonfirmasi Tribun Medan, Jumat (27/6/2025).

Baca juga: Sosok 6 Orang Terjaring OTT KPK di Mandailing Natal Sumut, ASN dan Pihak Swasta, Kini Diperiksa

Dikatakannya, enam orang yang diamankan ini, telah berangkat ke Jakarta malam ini.

"Dari OTT ini kami mengamankan enam dan dibawa ke Jakarta malam ini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.

Namun, untuk nama-nama dan siapa saja yang diamankan, Budi mengaku belum bisa membeberkan.

Segel Kantor Kontraktor di Padang Sidimpuan 

Sebelumnya, KPK menyegel kantor milik perusahaan konstruksi, PT Dalihan Natolu Group (DNG) di Kota Padangsidimpuan.

PT Dalihan Natolu Group masuk menjadi anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Sumut.

Baca juga: Sosok 6 Orang Terjaring OTT KPK di Mandailing Natal Sumut, ASN dan Pihak Swasta, Kini Diperiksa

Lalu, dalam keterangan yang tertulis dalam situs Gapensi, PT Dalihan Natolu Grup dipimpin oleh sosok bernama Muhammad Akhirun Piliang.

Penelusuran Tribun, nama Muhammad Akhirun Piliang tercatat sebagai Bendahara DPD Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

"Muhammad Akhirun Piliang. Nomor KTA: 1277022606730006. Jabatan: Bendahara," demikian tertulis dalam situs infopemilu.kpu.go.id.

Akhirun Piliang juga pernah tercatat melakukan gugatan terkait sengketa tanah di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, pada tahun 2022.

Adapun Piliang menggugat dua orang yaitu Muhammad Idris dan Alam Dolok Piliang. 

Selain itu, pihak tergugat lainnya ada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padangsidimpuan.

Baca juga: Sosok Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, Ungkap Kasus Korupsi Proyek Jalan di Mandailing Natal

Dalam putusan yang diketok di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan, hakim mengabulkan sebagian gugatan Piliang.

Hakim menyatakan tanah seluas 456 meter persegi yang disengketakan tersebut adalah milik Piliang.

Di sisi lain, terkait profil PT Dalihan Natolu Group atau DNG, tidak banyak tersebar di dunia maya.

Dikutip dari berbagai sumber, DNG dikenal sebagai salah satu perusahaan yang berkecimpung dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar. 

PT Dalihan Natolu Group telah berpartisipasi dalam berbagai proyek pembangunan, termasuk pembangunan fasilitas umum dan jalan.

Menurut pemberitaan media massa, perusahaan tersebut pernah menangani proyek pembangunan ruas jalan Simpang Pagur-Banjar Lancat, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut pada 2024 lalu.

Dalam pembangunan itu, anggaran yang disediakan sebesar Rp 12,5 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam proyek itu, PT Dalihan Natolu Group bertanggung jawab dalam pembangunan ruas jalan sepanjang 5,5 kilometer.

Penulis: Anisa Rahmadani

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Buntut dari OTT yang Dilakukan KPK, Kantor PJN Wilayah I Sumut Disegel Hari Ini